Sekda Tani Jokowi: Sebanyak 1,2 Juta Petani dam Buruh di Sumsel akan Pilih Jokowi-JK

Ahmad Marhaen/Teraslampung.com

Anwar Sadat

PALEMBANG - Ketua Sekretariat Daerah Tani Jokowi Provinsi Sumatera Selatan, Anwar Sadat, mengklaim kurag lebih ada 1,2 juta petani dan buruh tani di Sumatra Selatan akan memilih Jokowi-JK. Mereka memilih Jokowi-JK karena pasangan ini memiliki agenda reforma agraria yang lebih jelas dari pasangan calon lainnya. Sebab melalui agenda reforma agraria tersebut, persoalan yang dihadapi para petani di Sumatra Selatan dapat terselesaikan.

“Satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yakni pemerintah harus melakukan reforma agraria. Nah, pasangan Jokowi-JK lebih jelas agendanya mengenai reforma agraria ini, seperti akan membagikan sekitar 9 juta hektar tanah bagi para petani, buruh tani, dan petani gurem,” kata Anwar Sadat, di Palembang, Kamis (29/05/2014).

Menurut Anwar Sadar nasib 1,2 petani dan buruh tani di Sumatra Selatan sangat memprihatinkan. Selain hidup miskin, mereka juga terlibat konflik dengan berbagai perusahaan besar dan pemerintah terkait dengan lahan. Baik perusahaan perkebunan sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri), pertambangan batubara, emas, migas, dan lainnya.

Anwar Sadat mengatakan tim kampanye Jokowi-JK bukanlah orang-orang yang bermasalah dengan persoalan agraria di Indonesia sehingga perjuangan untuk membela dan memperbaiki nasib petani lebih bisa diterima para petani.

“Jika Jokowi-JK terpilih menjadi pemimpin Indonesia, maka dijamin para penjahat lingkungan hidup mendapatkan perlindungan politik, justru para penjahat tersebut akan menerima sanski hukum,” kata mantan Direktur Walhi Sumatera Selatan itu.

Dijelaskan Sadat, saat ini ada ketimpangan dalam menguasai tanah, antara jutaan petani dengan puluhan perusahaan asing dan nasional.

“Lahan petani di pedesaan kini di bawah 0,25 hektar. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan perusahaan sawit asing seperti Guthie Malaysia, Wilmar International Group Singapura, Hindoli Cargill Amerika, Kualalmpur Kepong Bhd Malaysia, SIPEF Group Belgia, dan Golden Hope Group Malaysia, yang mengusai puluhan hingga ratusan ribu hektar. Ini belum termasuk lahan yang dikuasai perusahaan pertambangan batubara, emas, HTI, dan lainnya,” kata Sadat.

Sementara itu sekitar 0,2 persen penduduk yang menguasai 56 persen aset nasional dengan konsentrasi aset 87 persen dalam bentuk tanah. Akibatnya berdasarkan Rencana Strategis BPN 2010-2014 terdapat 7.491 kasus konflik agraria. Yang masuk dalam kategori konflik 858, sengketa 4.581, dan perkara tanah 2.052 kasus. Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mencatat sejak 2004-2012 terjadi 618 konflik agraria di Indonesia dengan areal 2.399.314,49 hektar, dan lebih dari 731.342 keluarga menjadi korban ketidakpastian agraria. Dari seluruh perkebunan sawit, 59 persen berkonflik dengan rakyat, yaitu 591 kasus konflik di 22 provinsi dan 143 kabupaten.

Di Sumsel, kata Sadat, dari 2009-2014, tercatat 60-an konflik agraria. Konflik ini tersebar sembilan kota dan kabupaten, yakni Palembang, Ogan Komering Ulu (OKU), dan Ogan Komering Ilir (OKI). Lalu, Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Musi Banyuasi (Muba), Musi Rawas (Mura), Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim dan Lubuk Linggau. Hingga 2012, hanya 14 kasus diselesaikan. Kabupaten Muba paling banyak konflik agraria, sekitar 23 kasus.

“Jadi tidak masuk di akal jika 1,2 petani dan buruh tani, yang juga merupakan masyarakat adat di Sumsel tidak memilih pasangan Jokowi-JK,” ujar deklarator Seknas Tani Jokowi ini.

Bagaimana menjaga suara sebesar itu? “Kami akan mengoptimalkan semua organ tani, termasuk lembaga adat seperti AMAN Sumsel,” katanya.