PNPM Mandiri: Menekan Kebocoran dengan Lomba UPK

Syailendra Arief/Teraslampung.com

Keripik pisang produksi warga binaan program PNPM Mandiri Perdesaan

LAMPUNG UTARA--Sejumlah upaya untuk menekan kebocoran dan penyelewengan dalam pengguliran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan. Salah satunya adalah yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD Kabupaten Lampung Utara, yaitu dengan menggelar lomba.

“Beberapa bulan lalu kami menggelar lomba bagi 21 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di daerah ini. Lomba digelar pada 17 Juni sampai dengan 3 Juli 2013,” ujar Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Lampung Utara, Riza Allatif.

Penilaian lomba meliputi penilaian kelembagaan Badan Kerjasama Antar-Desa atau BKAD, UPK, Badan Pengawas-UPK, Tim Verifikasi, Kelompok Simpan Pinjam Dana Perempuan, serta penilaian kesehatan keuangan UPK se-Kabupaten Lampung Utara.

Selain itu, menurut Riza yang didampingi Huzaimah, penanggung jawab Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Lampung Utara, dalam lomba tersebut tim penilai juga memotivasi kelembagaan UPK agar lebih progresif dalam pengembangan kelompok dan pengelolaan dana bergulir .

“Ada enam penilai, tiga dari BPMPD dan tiga orang dari Fasilitator Kabupaten PNMPM-MP,” kata Riza.

Penilaian kelembagaan UPK meliputi dua hal. Pertama, adanya aturan main kelembagaan, baik dalam bentuk anggaran dasar ataupun standar operasional prosedur kelembagaan yang dirumuskan secara partisipatif dan dilegalkan melalui musyawarah antardesa.

Kedua, peningkatan kinerja pengurus kelembagaan dalam pengelolaan kelembagaan dan dana bergulir. Hal ini harus dilakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan.

Riza mengharapkan bahwa dalam penilaian kelembagaan UPK tersebut hendaknya bisa menjadi motivasi bagi kelembagaan UPK agar lebih baik ke depan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Saya juga berharap UPK ke depan dapat lebih baik dalam hal pengelolaan dana bergulir, karena semakin besar dana yang dikelola maka akan semakin besar juga kontribusi untuk masyarakat miskin,” ujarnya.

Menurut Fasilitator Keuangan PNPM-MP Lampung Utara, Euis Darmayanti, dana bergulir yang sedang dikelola UPK di daerah tersebut sekitar Rp23 miliar. Euis berharap dana itu bisa bermanfaat bagi masyarakat miskin.

“Lomba UPK ini juga bermaksud melihat lebih terperinci lagi pola penyaluran dana bergulir yang cukup besar ini, sehingga tidak ada kebocoran dan penyelewengan dalam pengguliran dana ke kelompok yang menerima,” kata Euis.