Pemkot Maksimalkan PAD dari PPJ

Lampu di jalan utama Bandarlampung (Dok Tribun)

Bandarlampung,Teraslampung.com - Pemkot Bandarlampung terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) degan dengan menggali potensi yang sudah ada. Salah satunya adalah potensi PAD dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

"Dengan naiknya PAD diharapkan pembangunan di Kota Bandarlampung akan lebih baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Walikota Bandarlampungt Herman H.N., dalam sosialisasi PPJ Kota Bandarlampung di Gedung PKK, Enggal, Kamis (18/11).

Menurut Herman H.N. indikator kemandirian sebuah pemerintah daerah bisa dilihat dari besarnya kontribusi PAD.Agar menjadi kota yang lebih mandiri, kata Walikota, Pemkot harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan optimalisasi PAD.

"Selain itu, perlu juga inovasi, termasuk peningkatan PPJ.

Selain perwakilan PT PLN Tanjungkarang, kegiatan sosialisasi PPJ juga dihadiri Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung Yusran Effendi, utusan BPKP Perwakilan Lampung, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Lampung, dan undangan lainnya.

Selama ini PPJ dibayar masyarakat secara otomatis saat pelanggan listrik PLN membayar tagihan bulanan. Namun, kata Walikota, PT PLN area Tanjungkarang sering menemui kendala, terutama saat menghadapi banyaknya pelanggan yang menunggak.

"Kalau tunggakan meningkat otomatis akan jumlah piutang PPJ yang seharusnya diterima Pemkot Bandar Lampung ikut meningkat," kata di.

Menurut Walikota Herman H.N., selain PPJ yang dikelola PT PLN Tanjungkarang, Dinas Pendapatan Daerah Bandarlampung  juga berencana memungut PPJ non PLN yang meliputi seluruh pembangkit listrik bukan oleh PLN dengan kapasitas terpasang 200 KVA atau lebih.

"Aturannya sudah siap, yaitu Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tarif PPJ yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 persen," kata dia.

Walikota berharap berlakunya Perwali Nomor 40 Tahun 2013 akan bisa meningkatkan penerimaan PPJ terhadap PAD Kota Bandarlampung.

Penulis: Zaenal M.
Penyunting: Mas Alina Arifin

Ratusan Pelajar Terlibat dalam Peringatan Hari AIDS

Bandarlampungm, Teraslampung.com-Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung memperingati Hari AIDS se-Dunia 1 Desember 2013, dengan menggelar serangkaian kegiatan dan lomba melibatkan remaja pelajar di Lampung.

Panitia peringatan Hari AIDS se-Dunia di PKBI Lampung, Dwi Hafsah Handayani, mengatakan rangkaian kegiatan Hari AIDS se-Dunia itu dipusatkan kantor PKBI di Bandarlampung, Sabtu (30/11).

Kegiatannya antara lain Celebrate Dance4life berupa lomba tari/dance modifikasi, lomba pembuatan majalah dinding, ranking 1, pameran, dan donor darah.

"Kami melibatkan sekitar 650 remaja dalam rangkaian acara tersebut. Ini sekaligus juga kampanye tentang pencegahan dan penanggulangan AIDS di kalangan pelajar," kata Hafsah.

Hafsah mengatakan ratusan remaja itu berasal dari 19 sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bandarlampung.

Direktur PKBI, Herdimandyah, mengatakan para pelajar perlu banyak dilibatkan dalam kegiagan seperti ini. Informasi tentang AIDS dan kesehatan reproduksi bagi mereka sangat penting. Menurut Herdimansyah dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan para pelajar di Lampunng nantinya memiliki kesadaran akan ancaman penyebaran dan penularan HIV/AIDS sekaligus sikap dan perilaku yang tidak diskriminatif kepada mereka yang tertulari virus HIV maupun terkena AIDS (Orang dengan HIV/AIDS-ODHA).

"Upaya sangat penting untuk menekan penularan HIV/AIDS terutama kepada mereka yang berisiko tinggi sekaligus memberikan informasi yang benar tentang penularannya serta perlakuan yang tepat kepada para ODHA yang tidak lagi diskriminatif dan mengucilkan mereka," kata dia.

Herdi mengatakan meskipun angkanya tidak setinggi di Jakarta dan kota-kota besar lain, ancaman penyakit AIDS di Lampung lumayan besar. Indikasinya, kata Herdi, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penderita AIDS.

"Riset kami beberapa tahun lalu menyimpulkan bahwa para pelajar SMA/SMK di Lampung sudah banyak yang terlibat aktivitas seks. Maka pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dampak seks bebas, dan bahaya AIDS di kalangan pelajar perlu dilakukan kontinu," kata Herdi.

Penulis: Bayu Anggoro

Penyadapan AS di Asia bagian dari Spionase

Gedung Singtel, Simgapura.

BANDARLAMPUNG--Selain Australia, aksi penyadapan terhadap negara lain juga dilakukan oleh Amerika Serikat. Aksi penyadapan AS dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara jaringannya di Asia Tenggara seperti Korea Selatan dan Singapura. Penyadapan tersebut diduga kuat sebagai bagian proyek spionase di Asia.

Malaysia, yang menjadi objek penyadapan AS, pun berang. Namun, Pemerintah Singapura buru-buru memberi penjelasan soal laporan keterlibatan dalam operasi spionase AS tersebut. Singapura memastikan tidak akan melakukan hal-hal yang merusak hubungan dengan Malaysia.

“Kami tidak berniat untuk melakukan hal apapun yang mungkin merusak hubungan dengan mitra kami atau persahabatan antara kedua negara,” ujar Komisioner Tinggi Singapura untuk Malaysia, Ong Keng Yong seperti dikutip Straits Times dan dilansir AFP, Kamis (28/11/2013).

“Kami memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dan jalinan kerjasama yang sangat erat dalam berbagai sektor,” tambah Yong.

Yong tidak menjelaskan secara langsung soal tudingan penyadapan dan spionase. Dia tidak membenarkan ataupun membantah tudingan spionase tersebut.

Utusan diplomatik Singapura untuk Malaysia dan Indonesia dipanggil pemerintah kedua negara pascamunculnya laporan media Australia bahwa Singapura dan Korea Selatan terlibat jaringan spionase yang dipimpin AS.

Laporan tersebut dirilis Sydney Morning Herald berdasarkan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.

Menurut laporan tersebut, jaringan spionase “Five Eyes” yang terdiri atas AS, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru menggunakan bantuan Singapura dan Korsel dalam misi spionase di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. Mereka menyadap kabel jaringan telekomunikasi bawah laut yang dimiliki perusahaan komunikasi terbesar di Asia Tenggara, SingTel.

SingTel yang dikenal dekat dengan intelijen Singapura hingga kini masih menolak berkomentar. Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Singapura juga belum memberikan tanggapan atas isu tersebut.

Di Indonesia, aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap beberapa petinggi negara menyebabkan rakyat Indonesia berang. Banyak hacker asal Indonesia kemudian melakukan serangan balik dengan sasaran situs-situs penting Australia.

Penulis:

Dyah Sekar Taji

Mukhlis Kukuhkan Kepengurusan DPD Siliwangi Pesisir Barat

Mukhlis Basri

KRUI--Pelaksana tugas  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mengukuhkan kepengurusan DPC PSI Kabupaten Pesisir Barat masa bakti 2013-2018, Kamis (28/11).

Pengukuhan  dilakukan di halaman Rumah Makan Prambanan, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, tersebut selain di hadiri oleh seratusan pengurus DPC Siliwangi dan sekitar  seribu undangan juga di hadiri langsung oleh Pj Bupati Pesisir Barat Kherlani, ketua DPRD Lambar Dadang Sumpena,  Kajari Rachmad Triono, Kapolres AKBP Eko Widianto, dan Dandim letkol Inf Sugiyono serta sesepuh pejuang siliwangi.

Dalam sambutannya, ketua DPD Siliwangi Mukhlis Basri meminta kepengurusan yang telah di kukuhkan untuk bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, melalui ide dan gagasan yang bisa di sumbangkan kepada pemerintah daerah.

"Jika pendahulu kita itu berjuang mengorbankan nyawa, sekarang kita tinggal meneruskan perjuangan itu dengan ide cemerlang untuk ambil bagian dalam membangun daerah, " ujar Mukhlis.

Mukhlis juga mengajak para simpatisan dan pejuang siliwangi untuk  menumbuh kembangkan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat. 

“Warga PS berasal dari semua golongan, suku dan bermacam-macam sudut pandang politik, itu harus di jadikan sebagai kekuatan untuk membangun semangat kebersamaan," ujar dia.

Sementara, Ketua DPC Pejuang Siliwangi Pesisir Barat Oking Ganda Miharja Kartadilaga mengatakan dengan dikukuhkannya kepengurusan di kabupaten itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari semua komponen masyarakat sehingga keberadaan organisasi tersebut juga memiliki kontribusi dalam membangun kabupaten yang baru di bentuk sekitar satu tahun itu.


Penulis: Syailendra Arif

Pemkot Tegur Hotel Belum Berizin

Bandarlampung, Teraslampung.com -Sekretaris Daerah Pemkot (sekdakot) Bandar Lampung, Badri Taman, menegaskan telah melayangkan surat teguran kepada pengelola hotel terkait kepemilikan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) atau izin lokasi. "Kami akan berikan sanksi bila tidak diindahkan," kata Badri.

Dalam beberapa waktu ke depan, ia berharap pemilik hotel segera mengurus perizinan IPPH. Izin lokasi, katanya, sangat penting keberadaan hotel tersebut di lokasi itu. Hal ini sesuai dengan imbauan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Lampung.

Teguran Pemkot tersebut terkait keberadaan delapan hotel berkelas yang berdiri dan sudah beroperasi di kota Bandar Lampung, namun belum mengantongi izin lokasi. Pemerintah Kota (pemkot) dan DPRD Bandar Lampung merasa kecolongan atas perlakuan pengusaha tersebut.

Delapan hotel tersebut yakni, hotel milik PT Hawila Mujur, hotel milik PT Surya Anugrah Semesta, keduanya di Jl Gatot Subroto. Hotel dan apartemen Grand Dalam Rasuna Lampung Town Square milik PT Puri Persada Lampung di Jl Rasuna Said. Hotel milik PT Bukit Berkat Propertindo di Jl Basuki Rahmat.

Selanjutnya, hotel Horizon di Jl Kartini. Hotel Tanjungkarang di Jl Wolter Monginsidi, dan hotel milit PT Merak jaya Kencana di Jl Pulau Morotai. Sedangkan satu hotel lagi, yang sudah berdiri dan beroperasi yakni Hotel Pelangi di Jl Tulangbawang, Enggal.

Hotel-hotel tersebut saat ini masih dalam pembangunan yang sudah mencapai 50 persen pengerjaan. Hingga Kamis (28/11) pagi, di lingkungan hotel ini belum terlihat ada plang nama bahwa hotel ini dalam pengawasan Pemkot Bandar Lampung.

Belum jelas, dari pihak pemilik hotel, bahwa hotel-hotel miliknya belum mengantongi izin namun sudah berani membangun hotel di tengah kota.(rol)

AJI Gelar Nonton Bareng Working Class Heroes

BANDAR LAMPUNG, AJI - Pertumbuhan ekonomi negara berkembang merupakan magnet tersendiri bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menanamkan investasi. Perusahaan bertaraf nasional dan internasional menjamur. Dampaknya, perekrutan pekerja secara besar-besaran pun terjadi.

Sayangnya, hal tersebut kerap tidak diimbangi dengan pengupahan yang layak. Jaminan-jaminan yang semestinya diberikan pekerja pun banyak yang tidak terpenuhi. Kondisi tersebut akhirnya menjadi sebuah dilema bagi pekerja. Ada lapangan pekerjaan yang tersedia tetapi hak dan kewajiban yang diterima tidak berimbang.

Huub Ruijgrok dan Arno van Beest dari World Report mendokumentasikan dilema pekerja tersebut dalam sebuah film dokumenter berjudul Working Class Heroes. Pengambilan gambar film dokumenter itu mengambil lokasi di Indonesia dan Kolombia.

Film berdurasi 60 menit tersebut menggunakan bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, dan Spanyol. Walau begitu, terjemahan bahasa disesuaikan dengan bahasa negara tempat film diputar.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bekerja sama dengan Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Mondiaal mengadakan screening film atau nonton bareng film Working Class Heroes pada Jumat (29/11/2013) pukul 14.30 WIB.

Acara yang berlangsung di gedung D lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) turut menghadirkan diskusi pembahasan film bersama Iwan Satriawan (akademisi Unila) dan Aman Sentosa (Federasi Serikat Buruh Lampung, FSBL).

Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM), Komunitas Konstitusi, dan Aliansi Pers Mahasiswa (APM) Lampung.
Koordinator Screening Film Working Class Heroes, Tri Purna Jaya mengatakan, film tersebut mampu memberikan gambaran bagaimana kondisi pekerja di negara berkembang.

"Pembuat film mampu memberikan gambaran utuh. Film tidak hanya memberikan gambaran kondisi pekerja pada satu sisi saja. Tetapi, perusahaan juga diberikan tempat untuk memberikan komentar," terang Purna, Kamis (28/11/2013).
Naqib Revolusi

Korpri Lambar Peringati HUT dengan Istighosah

LIWA--Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-42 dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-68
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan ditandai dengan istigosah yang akan dilaksanakan
di Masjid Bintang Mas Komplek Sekuting Terpadu Jum’at (29/11) mendatang.

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat, Burlianto Eka Putra, mengatakan istigosah dilakukan dalam rangka HUT Korpri dan PGRI  yang digelar pada Jum’at pukul 12.10 WIB ini akan menghadirkan Ustadz Koko Liem atau Haji Mohammad Ustman Ansori, SQ, MA Al Hafizh dari Jakarta.

“Kegiatan ini akan dihadiri langsung Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis dan diikuti peserta yang berasal dari seluruh SKPD, Kecamatan, organisasi-organisasi keagamaan seperti: MUI, NU, Muhamdiah, LDII, Majelis Dzikir Baitul Mukhlisin, santri pondok pesantren, dan kelompok-kelompok pengajian se-Kabupaten Lampung Barat, serta masyarakat umum lainnya,” kata Burlianto, Rabu (27/11).

"Melalui doa bersama mengharapkan ridho Allah SWT. Berdoa secara khusuk penuh khidmat telah memberikan siraman rohani serta memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT,"ujarnya.

Setelah kegiatan istighosah, dilanjutkan ceramah agama untuk memberikan siraman rohani kepada para peserta yang hadir, dengan harapan memetik mutiara hikmah dan acara ini dapat berjalan dengan baik.

“Dengan kehadiran Koko Liem atau Haji Mohammad Ustman Ansori, SQ, MA Al Hafizh dari Jakarta dalam acara ini diharapkan dapat memberi warna yang berbeda untuk kita semua. Dimana ustadz yang kita undang mempunyai gaya yang khas ketika berdakwah dan telah kita ketahui kiprah dan
pengalaman beliau dalam dunia dakwah tak diragukan lagi”, ujarnya.

Pihaknya mengharapkan masyarakat Lampung Barat dapat menghadiri dan mengikuti istigosah ini secara bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Salah satunyauntukmeningkatkan ukhuwah Islamiyah.

Selain istighosah, kegiatan rangka memperingati HUT Korpri dan HUT PGRI Pemkab Lambar juga menggelar berbagai kegiatan. Antara lain undian umroh dan wisata
rohani.

Upacara Peringatan HUT Korpri yang digelar di Lapangan Upacara Pemkab setempat pukul 08.00 WIB sekaligus upacara dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Hari Kesehatan Nasional, HUT PGRI dan menanam pohon indonesia.

Sementara itu, pelaksanaan undian umroh dan wisata rohani akan diikuti oleh anggota Korpri se-Kabupaten Lampung Barat telah dipersiapkan oleh Pengurus Korpri Kabupaten Lampung Barat akan digelar di Lobby Pemkab setempat pukul 10.00 WIB.

Penulis: Syailendra Arif

Pemahaman UU KIP di Lambar Masih Kurang

LIWA--Kabupaten Lampung Barat masih belum mengimplementasikan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bahkan pemahaman pejabat Pemda terhadap UU tersebut masih sangat minim.

Demikian hasil monitoring dan evaluasi Hasil monev Komisi Informasi Provinsi Lampung dipimpin Ketua KI Lampung Juniardi, didampingi komisioner Gani bazar dan diterima asisten 1 didampingi kabag humas, dan sekretaaris Dishubkominfo Lambar.

"Kami menyayangkan pemahaman yang masih sangat minim terhadap UU KIP. Padahal ini sudah masuk tahun ketiga UU ini diterapkan," kata Ketua KI Lampung, Juniardi, usai monev yang berlangsung Rabu (27/11).

Juniardi menyatakan penerapan UU KIP jangan sampai menunggu terjadinya sengketa informasi. Sebab UU KIP sangat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Tunjukkan keberhasilan kinerja, rencana kegiatan, laporan keuangan, dan apa-apa yang wajib disediakan dan diumumkan kpd publik," kata Juniardi.

Hal yang perlu diingat juga bahwa, tahun lalu Pemprov Lampung menerima penghargaan sebagai badan publik pemerintah daerah yang terbuka. Kalau keterbukaan informasi jalan di tempat maka sama saja mempermalukan Pemprov sendiri.

"Wapres Boediono juga sudah menginstruksikan agar badan publik melaksanakan UU KIP dari membentuk PPID, membuat SOP hingga mengklasifikasikan informasi. Namun, instruksi ini tersendat pelaksanaannya di daerah," kata Juniardi.

Penulis: Syailendra Arif

Aksi solidaritas dokter di Kalianda, Lampung Selatan. (Dok Tribun)

BANDARLAMPUNG--Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan dokter  di Lampung, Rabu (27/11) membuat sebagian besar rumah sakit di Lampung lumpuh.Banyak pasien telantar. Calon pasien yang hendak mendaftar berobat dan opname pun terpaksa pulang.

Aksi solidaritas untuk  dokter Ayu Swasyari Prawani dilakan para dokter di Lampung dengan cara menggelar doa bersama di Masjid Al Furqon Bandarlampung, Rabu siang (27/11).  Setelah menggelar doa bersama, mereka kemudian berjalan kaki sejauh 1,5 km menuju Kantor Dinas Kesehatan Lampung di Jalan Dr. Susilo Bandarlampung.

Di depan kantor Dinas Kesehatan mereka berorasi dan menuntut agar para dokter di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan “Maju Tak Gentar”.

Ketua IDI Lampung dr. Hernowo A.W., mengatakan penangkapan dan penahanan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani Sp.O.G. tidak dapat diterima karena bisa menimbulkan dampak luas bagi profesi dokter.

“Meskipun penahanan itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 365/K/Pid/2012, kami tetap menolak. Penahanan dokter bisa menimbulkan keresahan, keraguan, dan ketidaktenangan di antara kalangan dokter dalam bertugas,” kata Hernowo.

Hernowo mengatakan para dokter di Lampung terpaksa setengah hari meninggalkan tugasnya karena menggelar aksi solidaritas untuk dokter Dewi Ayu Susiary.

“Tapi tidak semua dokter ikut aksi.Jadi pasien yang sakit masih mendapatkan pelayanan,” kata dia.

Pemantauan The Jakarta Post di sejumlah rumah sakit di Lampung menunjukkan bahwa pasien banyak yang terlantar karena tidak ada dokter yang masuk kerja sejak Rabu pagi hingga siang hari.

Sebagian besar dokter yang bertugas di RSU Abdul Moelek, Rumah Sakit Urip Sumohardjo, Rumah Sakit Imanuel, Rumah Sakit Advent, dan Rumah Sakit Dadi Tjokrodipo ikut berdemonstrasi sehingga banyak pasien tidak mendapatkan pelayanan. Calon pasien yang sudah datang ke rumah sakit untuk berobat sejak pagi pun terpaksa harus menunggu hingga pukul 14.00 WIB untuk bisa mendapatkan pelayanan.

Di Rumah Sakit Umum Kotabumi, Lampung Utara, Direktur RSU Ryacudu, dr Septi Dwi Putra, terpaksa harus melayani pasien yang berobat karena semua dokter ikut berdemonstrasi di Bandarlampung.

“Khusus untuk hari ini (Rabu, 27/11) kami tidak menerima kunjungan dari pasien,” kata Septi Dwi Putra.

Aksi solidaritas para dokter diseratai mogok kerja itu mendapatkan reaksi dari masyarakat. Pusat Studi Strategi Kebijakan Publik (Pussbik) dan Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Lampung, misalnya,  menilai mogok kerja dokter merupakan bentuk arogansi profesi dokter dan solidaritas yang salah.

"Para dokter itu boleh mengungkapkan aksi solidaritas, tetapi jangan sampai mogok dan menerlantarkan pasien,” kata Direktur Eksekutif Pussbik, Aryanto Yusuf.

Menurut Aryanto masih ada cara lain untuk menunjukkan aksi solidaritas terhadap kawan seprofesi. Misalnya dengan membuat petisi dan mengadu kepada pemerintah.

“Solidaritas dengan demonstrasi dan mogok kerja itu membahayakan jiwa pasien, Lagi pula, pemberian sanksi hukum bagi dokter yang terbukti bersalah di pengadilan bukanlah bentuk kriminalisasi. Semua profesi bisa mendapatkan sanksi hukum jika memang bersalah,” kata Aryanto.

Aryanto mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan pasien yang telantar akibat para dokter mogok kerja.

“Selanjutkan kami akan melakukan advokasi agar hak-hak pasien juga dipenuhi oleh dokter dan rumah sakit. Kami mendapatkan laporan ada beberapa pasien di Lampung pada Rabu (27/11) meninggal dunia karena tidak mendapatkan pelayanan dokter. Kami sedang menelusuri informasi tersebut,” kata Aryanto.

Penulis: Naquib Revolusi

Ribuan Dokter Galang Tanda Tangan Bela Ayu

Bandarlampung,Teraslampung.com - Ribuan dokter di Lampung hari ini menggelar doa bersama sekaligus membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10 meter sebagai pernyataan memberikan dukungan moril pada dr Ayu yang tengah tersangkut hukum.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Boy Zaghlul Zaini mengatakan, jika dokter dipersalahkan dalam setiap tindakan medisnya, hal itu akan menimbulkan preseden buruk bagi dokter itu sendiri.

"Tentu akan ada ketakutan bagi para dokter yang mengambil tindakan medis, padahal tujuannya ingin membantu menyelamatkan pasien. Karena adanya risiko itu akhirnya kami tidak mengambil tindakan itu," kata Boy Zaghlul Zaini, di Bandarlampung, Rabu (26/11/2013).

Selain di Bandarlampung aksi serupa juga dilakukan dokter-dokter yang ada di sejumlah daerah dan kota di Bandarlampung. Meskipun hari ini, ribuan dokter di Lampung menggelar aksi, Boy memastikan pihaknya tetap melakukan pelayanan medis. "Kami tetap melayani pasien, terutama pasien darurat tetap dilayani," kata dia lagi.

Sementara itu pantauan di pelayanan poliklinik Rumah Sakit Umum Kota Bandarlampung Dadi Djokrodipo nampak lengang. Salah satu petugas layanan RS Dadi Djokrodipo Wira mengatakan hari ini dokter masih memberi pelayanan.

Hanya dokter kandungan yang tidak membuka praktek. "Kami sudah meminta izin pada Wali Kota Bandarlampung untuk tidak memberi layanan bagi pasien yang mengandung," ujar dia. (kpo)

Bandarlampung Targetkan RTH 30 Persen Terpenuhi

Kota Bandarlampung dilihat dari atas (Foto LR/Oyos Saroso HN)

BANDARLAMPUNG, teraslampung.com--Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan bisa ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Tapis Berseri mencapai 30 persen dari total luas wilayah Bandarlampung yang mencapai 197,22 km2.

Hingga kini RTH Bandarlampung masih di bawah 20 persen, sehingga perlu adanya perluasan RTH agar sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Asisten II Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pola Pardede, mengatakan Pemkot Bandarlampung akan berusaha keras memenuhi target 30 persen RTH.

“Tentu hal itu menjadi pekerjaan kita bersama, bukan hanya Pemkot. Target itu membutuhkan peran serta semua pihak salah satunya dengan membudayakan menanam pohon,” kata Pardede, Selasa (26/11).

Menurut Pardede, Bandarlampung sebenarnya memiliki sejumlah taman, Namun, taman-taman itu belum dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

“Jadi masih perku kepedulian semua pihak agar taman tersebut dapat tertata dan terdapat banyak jenis tanaman. Ruang terbuka itu penting bagi warga kota karena bisa menjadi paru-paru kota,” kata Pardede.

Saat ini Kota Bandarlampung menjalan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program kolaboratif antarpemerintah kabupaten dan kota, menurut Pardede, menjadi wujud nyata kegiatan yang inovatif untuk mewujudkan kota hijau dengan mengimplementasikan rencana aksi hijau.

"P2KH telah terbentuk di 60 kabupaten dan kota di 17 provinsi, termasu k di Bandarlampung. Kita juga bekerja sama dengan NGO lingkungan untuk menata kota agar lebih baik,”  kata dia.

Kegiatan P2KH sendiri digelar di Taman Kalpataru Kemiling Bandar Lampung, pada Minggu (24/11

Menurut Pardede, rencana aksi hijau itu meliputi, penyusunan rencana induk ruang terbuka hijau dan peta hijau. Kemudian pembangunan percontohan taman kota ramah lingkungan dan pembentukan komunitas hijau dan kampanye kota hijua di daerah yang mencerminkan karakter program yang inklusif dan partisipatif.

Selanjutnya mengajak warga untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau serta berperan aktif dalam peningkatan kuantitas dan kualitas RTH kota. P2KH Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Mitra Bentala menggelar kegiatan seperti lomba desain kampung hijau, penataan Taman Kalpataru Kemiling dan green festival, jalan sehat, lomba mewarnai tingkat sekolah dasar, dan jalan sehat.

Penulis: Bayu Anggoro Wibowo
Editor: Mas Alina Arifin

Seratusan Ribu Massa Anti-Pemerintah Tuntut PM Yingluck Sinawatra Mundur

Dewi Ria Angela, B. Satriaji/Teraslampung.com

PM Yingluck Shinawatra

BANGKOK—Sekitar seratusan ribu demonstran penentang pemerintah Thailand berkumpul di ibukota, Senin (25/1) untuk menuntut Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.. Aksi protes yang dipimpin oleh pihak oposisi, Partai Demokrat, itu terjadi di belasan titik di Thailand. Polisi terus berjaga-jaga agar tragedi demonstrasi berdarah pada 2010 di Bangkok tidak terjadi.

Pada April dan Mei 2010 lalu, para pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dikenal sebagai para ‘kaos merah’ memenuhi Bangkok dalam usaha mereka mengenyahkan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva (Partai Demokrat).

Sementara itu pada Minggu (24/11/2013), sekitar 40.000 kaum ‘kaos merah’ pendukung pemerintah Thailand mengadakan aksi untuk mendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Yingluck adalah adik kandung Thaksin Shinawatra yang berhasil mengalahkan Abhisit dalam pemilu 2011 lalu.

Pihak kepolisian Thailand mengatakan pihak oposisi maupun pihak ‘kaos merah’ pendukung pemerintah berjanji tetap berada di Bangkok sepanjang malam. Itulah sebabnya kepolisian akan terus berjaga-jaga agar bentrokan antara pendukung oposisi dengan pendukung pemerintah tidak terjadi.

Demo antipemerintah merebak di Thailand, Senin (25/11/2013). Mereka menuntut PM Yingluck Shinawatra mundur.(Foto: Dawnnews)

“Kami tak akan menggunakan kekerasan, dan kita akan berusaha agar tak ada korban yang jatuh,” jelas juru bicara kepolisian, Piya Utayo.

Bangkok sudah dibanjiri aksi yang dilakukan oleh pendukung oposisi, akibat adanya rancangan undang-undang amnesti yang kemungkinan dapat membolehkan kembalinya mantan perdana menteri Thaksin dan memaafkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penumpasan pendukung ‘Kaos Merah’ tahun 2010 lalu.

Meskipun RUU tersebut ditolak senat Thailand, para demonstran tetap bertahan di jalanan dan saat ini berusaha menumbangkan pemerintah. Menurut demonstran pemerintahan yang dipimpin PM Yingluck Shinawatra saat ini merupakan kaki tangan Thaksin.

Pemimpin protes, Satit Wongongtaey, mengatakan pada mereka yang turut dalam protes anti pemerintah, “Bagaimana mungkin pemerintahan ini bertahan? Mengapa pemerintahan Thaksin bertahan?” serunya, disambut tepuk tangan dari demonstran.

Meski sering meyakinkan publik bahwa dirinya berbeda dengan kakaknya, PM Yingluck Shinawatra kesulitan menepis serangan terhadapnya. Serangan dengen menyeret-nyeret hubungan kekeluargaan dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra itu terus dialami oleh Yingluck sejak masa kampanye pada 2011 lalu hingga sekarang.

Sejak menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932, Negeri Gajah Putih telah mengalami 18 kudeta yang berhasil dan juga yang gagal. Saat ini, negara ini terbelah antara mereka yang mendukung dan menolak Thaksin.

Thaksin, yang dahulu merupakan pebisnis besar, didukung oleh kelas pekerja Thailand. Thaksin tidak disukai kaum elit dan kelas menengah, yang menuduhnya melakukan korupsi.  Tahun 2008, Thaksin dihukum dua tahun penjara in absentia (tanpa kehadiran di pengadilan) atas tuduhan melakukan korupsi. (RA/dwan)

Pengganti Kadiskes Tunggu Putusan Pengadilan

Bandarlampung, Teraslampung.com -Asisten II Pemkot Bandarlampung Pola Pardede kemungkinan lama menjabat Plt. kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Bandarlampung. Sebab, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. belum akan menunjuk Kadiskes definitif. Dia masih menunggu keputusan tetap pengadilan terkait kasus yang menimpa mantan Kadiskes Bandarlampung dr. Wirman.

    ’’Ya, kami akan tunggu dahulu keputusan tetap dari pengadilan. Jadi saat ini belum akan kita tunjuk pengganti tetapnya,” ujar Herman H.N. kemarin.

Sementara, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan baru menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Diskes Bandarlampung. Yakni dr. Wirman yang sebelumnya menjabat Kadiskes dan Direktur Utama PT Magnum Global Mandiri (MGM) Ridwan Winata.

Kepastian itu menepis adanya dugan penambahan tersangka dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp1.193.074.321. Sebab dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Kamis (21/11), menyebut adanya andil Sawaludin selaku sopir Ridwan Winata dan Hilda Fitri yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan itu.

Kasipenkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko mengatakan, pihaknya tidak menetapkan Sawaludin dan Hilda Fitri sebagai tersangka lantaran keduanya merupakan orang suruhan dr. Wirman dan Ridwan Winata.

’’Mereka berdua hanya korban. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai prosesnya. Tetapi, mereka adalah saksi kunci untuk mengungkap kebenaran korupsi ini. Makanya kita tidak menetapkan keduanya tersangka,” ujar Heru kemarin.

Dia menjelaskan, meski Sawaludin tercantum namanya sebagai direktur PT MGM yang memenangkan tender pengadaan barang di Diskes Bandarlampung, proses pengerjaan proyek tersebut maupun pemilik perusahaan adalah Ridwan Winata.

Di mana, saksi Sawaludin namanya ditulis oleh Ridwan sebagai direktur PT MGM. Namun, pengerjaannya dilakukan Ridwan, dan peran dari Sawaludin hanya menandatangani apa yang disuruh Ridwan.

’’Sawaludin ini kan sopirnya Ridwan, jadi apa yang disuruh majikannya, dia ikut saja. Keuntungan proyek itu pun dia (Sawaludin, Red) nggak dapat. Saya saja miris melihat rumahnya di Medan. Rumahnya itu terbuat dari geribik dan dia mengaku hanya disuruh Ridwan,” paparnya.

Sedangkan Hilda Fitri, sambung Heru, tidak ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena merupakan ’’boneka” dr. Wirman yang memainkan peran untuk membuat PT MGM memenangkan tender tersebut.

’’Hilda Fitri juga tidak tahu apa-apa. Awalnya kan yang menjabat PPK M. Yusuf yang juga sekretaris Diskes Bandarlampung. Kemudian, M. Yusuf mengundurkan diri dari sekretaris dan PPK dalam kegiatan itu,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, yang menggantikan M. Yusuf adalah Hilda Fitri yang sempat menolak dijadikan PPK. Tetapi, dr.Wirman menyatakan kepada Hilda Fitri bahwa tugasnya selaku PPK hanya menandatangani apa yang dibutuhkan, dan semua yang bertanggung jawab adalah dr. Wirman.

Terkait Hilda Fitri yang menerima fee dari dr. Wirman karena telah menjadi PPK, Heru memastikan Hilda tidak menyentuh uang tersebut dan masih ada di dalam amplop yang sudah diserahkan ke Kejati Lampung sebagai pengembalian kerugian negara.

’’Nah atas dasar itulah, kami tidak menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ini,” pungkasnya.(rdl)

Artis Jakarta Hibur Warga Lampung

Bandarlampung, Teraslampung.com-  Ribuan warga Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menikmati Top Konser Diva Akhir Tahun 2013 yang diselanggarakan oleh Perhimpunan Ridho Berbakti (Pariti).

Konser digelar di Lapangan PKOR Way Halim Bandarlampung, Minggu (24/11/13), menghadirkan sejumlah artis top, antara lain Syahrini, Dewi Persik, Zaskia Gotik, Inul Daratista, Nazar KDI, Cakra Khan, dan Kiky The Potters.

Warga yang hadir sejak pagi terlihat antusias mendengarkan lantunan lagu dan iringan musik yang disajikan para artis nasional tersebut, meskipun cuaca sempat mendung.

Masyarakat yang hadir didominasi oleh anak muda, umumnya menyatakan ingin menyaksikan penyanyi muda Cakra Khan dan juga Syahrini.

"Saya ingin melihat penampilan Cakra Khan dengan lagunya Tak Kan Terpisah," kata Rini, warga Kelurahan Kedaton Bandarlampung.

Dia menyatakan, beberapa minggu terakhir Kota Bandarlampung kedatangan artis terkenal dari berbagai genre musik, dan hal ini dinilai sangat baik untuk warga yang haus akan hiburan.

Cakra Khan dalam penampilannya di Bandarlampung kali ini mengajak M Ridho Ficardo, bakal calon gubernur Lampung dari Partai Demokrat untuk bersama-sama bernyanyi

"Kali ini kita akan mencoba bernyanyi bersama dengan Pak Ridho di tengah-tengah kita," kata Cakra yang menyumbangkan tembang Cintaku dari Chrisye itu pula.

Dalam acara konser yang diselingi dengan olahraga bersama, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah sebagai doorprize di akhir acara bagi pengunjung yang hadir, di antaranya satu unit mobil, lima unit sepeda motor, kulkas, televisi, dan sepeda.

Ketua Pariti Wahid Hamdan mengatakan antusias warga dalam Top Konser Diva Indonesia ini sangat baik terlebih acara ini dimeriahkan oleh tujuh artis papan atas Indonesia.

"Secara teknis acara ini berjalan mulus, lancar, dan damai tanpa hambatan atau halangan sedikit pun. Masyarakat juga sangat antusias menyaksikan penampilan para artis yang kami hadirkan," katanya pula.(ant)

Akhirnya, PM Abbot Balas Surat Presiden SBY

PM Tonny Abbot (dok Google)

SIDNEY—Setelah memicu serangkaian protes di Indonesia, kasus penyadapan yang melibatkan intelijen Australia kini mulai mendapatkan tanggapan pemerintah Negeri Kanguru. Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, dikabarkan telah membuat surat balasan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai kasus penyadapan.

"Saat ini dalam proses pengiriman," kata Abbott kepada wartawan di Sydney, sebagaimana dilansir dari situs The Australian, Sabtu (23/11).
Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan SBY pada Rabu (20/11) malam.
"Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," kilah Abbott.

Sebelumnya, Presiden SBY menyurati Abbott berisi protes dan meminta penjelasan dan sikap resmi serta tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. Dalam suratnya Presiden SBY juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.
SBY mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut, mengingat Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Apalagi, pada 2015 kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis.

"Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya kemana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan. Saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," kata SBY.

Selain melalui surat, Presiden SBY juga juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap skandal penyadapan itu di jejaring sosial. Curhat SBY di jejaring sosial itulah yang kemudian memicu serangkaian olok-olok. Banyak pengguna jejaring sosial menilai SBY hobi curhat.

JK akan Dimintai Keterangan soal Kasus Century

Abraham Samad

JAKARTA, teraslampung.com--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengayakan KPK akan segera meminta keterangan mantan Presiden Jusuf Kalla terkait dengan kasus korupsi Bank Century.

Menurut Samad pernyataan mantan Presiden Jusuf  Kalla (JK) bisa menjadi salah satu kunci pembuka untuk membongkar kasus Bank Century sampai tuntas. Samad meyakinkan bahwa KPK tidak akan berhenti hanya sampai pada penahanan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

“Itulah sebabnya kami akan meminta keterangan Pak JK. Ini merupakan bentuk keseriusan kami membongkar kasus Bank Century. Kami yakin Pak JK tahu banyak tentang kasus Bank Century,” kata Abraham Samad, di Jakarta, Sabtu (23/11).

Samad menegaskan KPK akan memverifikasi keterangan dari Jusuf Kalla dengan keterangan dari pihak lain yang diminitai keterangan oleh KPK.

"Kami berharap keterangan dari pak JK bisa mengungkap aktor intelektual kasus Bank Century. Dan menangkap orang yang paling bertanggung jawab dari kasus itu," ujarnya.

B. Satriaji/Jakarta

Ribuan TKW di Hong Kong Rawan Jadi Korban Perbudakan

Seorang TKI di Hong Kong melakukan aksi protes. (Foto Dok Reuters)

Hong Kong, teraslampung.com--Amnesty International prihatin atas nasib ribuan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang diperdagangkan ke Hong Kong. Mereka menghadapi risiko perbudakan sebagai pekerja rumah tangga. Pemerintah Indonesia dan Hong Kong dinilai gagal melindungi mereka dari pelecehan dan eksploitasi yang terjadi secara meluas.

Sebuah laporan terbaru berjudul, ‘Dieksploitasi Demi Keuntungan, Diabaikan oleh Kedua Pemerintah,(Exploited for Profit, Failed by Governments), mengungkap secara gamblang eksploitasi itu dilakukan. Pelaku pertama dalam eksploitasi itu adalah agen perekrutan Indonesia dan agen penempatan di Hong Kong. Mereka masuk dalam jaringan memperdagangkan perempuan Indonesia untuk eksploitasi dan kerja paksa.

Tindakan pelecehan tersebut termasuk hambatan atas kebebasan bergerak, kekerasan fisik dan seksual, kurangnya makanan, dan jam kerja yang berlebihan dan eksploitatif.

“Sejak perempuan tersebut ditipu untuk membuat tanda tangan untuk bekerja di Hong Kong, mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi dengan kasus-kasus yang masuk kategori perbudakan moderen,” ungkap Norma Kang Muico, Peneliti Hak-Hak Migran Asia Pasifik di Amnesty International.

Temuan tersebut berdasarkan wawancara mendalam dengan 97 pekerja rumah tangga Indonesia dan didukung oleh survei atas hampir 1000 perempuan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Workers Union).

Ada lebih dari 300.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, dengan setengahnya dari Indonesia dan hampir seluruhnya perempuan. Tergiur dengan janji pekerjaan dengan upah bagus, kenyataannya bagi para perempuan tersebut sangatlah berbeda.

Salah seorang perempuan pekerja migran mengatakan kepada Amnesty International, bagaimana ia dipukuli oleh majikannya.

“Ia menendang saya dari belakang dan menyeret saya melalui baju ke kamarku. Setelah mengunci pintu, ia memukul dan meninju saya. Ia mendorong saya ke lantai dan menendang beberapa kali. Saya lebam dan memar sekujur tubuh- wajah, lengan dan kaki saya. Mulut dan dahi saya berdarah,” ujar perempuan tersebut.

Hanna Yohana/Hong Kong

Amnesty Internasional: TKW Jadi Korban Agen Perekrutan

Ilustrasi pekerja rumah tangga perempuan.

Amnesty International menemukan bahwa mereka yang diwawancara bekerja rata-rata 17 jam per hari; banyak responden yang tidak menerima Upah Minimum yang Diperkenankan (Minimum Allowable Wage) berdasarkan Undang-Undang, dilarang mempraktikan kepercayaan mereka, dan tidak mendapatkan hari libur mingguan.

Para perempuan terjebak dalam lingkaran kerja paksa dengan hutang yang besar untuk menutupi biaya perekrutan yang tidak jelas dan berlebihan.

Agen perekrutan di Indonesia dan agen penempatan di Hong Kong berkolusi dalam memperdayai batasan-batasan legal dalam membebani para pekerja rumah tangga migran. Amnesty International menemukan hampir semua perempuan dibebani biaya jauh di atas batas yang diperkenankan oleh hukum.

Agensi tersebut memperdaya hukum dengan mengumpulkan biaya yang berlebihan melalui skema pihak ketiga, termasuk melalui perusahaan-perusahaan keuangan.

Komisioner Ketenagakerjaan Hong Kong hanya mencabut izin dua agen penempatan pada tahun 2012 dan hanya satu pada empat bulan pertama tahun 2013.

“Agen perekrutan dan penempatan secara terang-terangan melanggar hukum yang didesain untuk melindungi pekerja rumah tangga migran dari kesewenang-wenangan. Hampir tiadanya tindakan oleh pihak berwenang Hong Kong dan Indonesia berarti para perempuan tersebut terus dieksploitasi demi keuntungan,” ungkap Norma Kang Muico, Peneliti Hak-Hak Migran Asia Pasifik di Amnesty International.

Terjebak dan dilecehkan
Ketika di Hong Kong, ketakutan terjebak dalam hutang yang makin dalam melalui pembebanan ulang biaya perekrutan dalam mendapatkan pemberi kerja baru mengakibatkan banyak perempuan terjebak dengan pemberi kerja yang melecehkan.

Dua pertiga pekerja rumah tangga migran yang diwawancara Amnesty International mengaku menjadi korban penganiayaan fisik dan psikologis. Persyaratan yang mewajibkan pekerja rumah tangga tinggal serumah dengan pemberi kerja mereka, meningkatkan isolasi mereka, dan menempatkan mereka dalam resiko pelecahan yang lebih jauh.

Satu perempuan menyatakan bagaimana sang istri majikan secara fisik menganiaya dia secara rutin. Pernah sekali istri makjikan itu memerintahkan kedua anjingnya untuk mengigit perempuan pekerja rumah tangga itu.

“Ada sepuluh bekas gigitan di badanku, yang merobek kulit sehingga berdarah. Ia merekamnya di telepon genggamnya, dan ia terus menonton ulang sembari tertawa,” ujar perempuan itu kepada Amnesty Internasional.

Para perempuan mengatakan pada Amnesty International bahwa kontrak mereka bisa diputus bila mereka mengeluh soal perlakuan yang dialami, atau jika agen penempatan memanipulasi situasi demi mendapatkan biaya perekrutan baru.
Pembayaran yang rendah adalah masalah yang meluas. Namun dalam periode dua tahun hingga Mei 2012, hanya 342 kasus pembayaran yang rendah yang diajukan dari total populasi lebih dari 300.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong.

“Kita perlu melihat hukum yang ada ditegakkan dan orang mendapatkan keadilan untuk eksploitasi. Hanya saat itulah kita dapat melihat pengakhiran kerja paksa dari Indonesia ke Hong Kong,” ungkap Muico.

Hukum Hong Kong menyatakan pekerja rumah tangga migran harus mendapatkan pemberi kerja baru dan mendapatkan visa kerja baru dalam jangka waktu dua minggu setelah berakhirnya kontrak mereka, atau mereka harus meninggalkan Hong Kong.

Menurut Muico keseluruhan sistem merugikan pekerja rumah tangga migran. Jika Pemerintah Hong Kong serius dalam melindungi perempuan tersebut, mereka akan menghapus Peraturan Dua Minggu dan Kewajiban Tinggal Serumah yang menempatkan para perempuan dalam risiko pelecehan yang lebih besar.

“Kedua Pemerintah, Indonesia dan Hong Kong, perlu menunjukkan komitmen sejati untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hak pekerja yang terungkap dalam laporan ini. Amnesty International menyerukan kepada kedua pemerintah untuk secepatnya meratifikasi dan menerapkan Konvensi Pekerja Rumah Tangga dari Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Muico.


Hanna Yohana/Hong Kong

IBI Darmajaya Gelar Ajang Pemilihan Putra Putri Minat Bakat

BANDARLAMPUNG, teraslampung.com—Institut Bisnis Indonesia (IBI) Darmajaya Bandarlampung menggelar ajang Pemilihan Putra Putri Minat Bakat (PPMB) Darmajaya 2013. PPMB 2013 akan diikuti oleh 126 peserta dari 5 jurusan yang ada di Kampus Biru tersebut. Sejak kamis (21/11) seluruh peserta yang telah melakukan registrasi ulang, telah menjalani technical meeting di Gedung B Pascasarjana.

Ketua pelaksana PPMB, Redly Hermanto mengatakan, kegiatan pemilihan Putra Putri berbakat ini merupakan ajang tahunan Kampus IBI Darmajaya. Dalam rangkaiannya, para peserta ajang pencarian bakat ini akan menjalani sejumlah tahapan seleksi . Seperti tes tertulis, wawancara, dan kepribadian.

“Ada empat hal yang akan menjadi penilaian dari para juri saat tes wawancara nanti. Namun sebelum melihat pada point kepribadian, public speaking, pengetahuan penguasaan bahasa Lampung, dan bahasa Inggris, mereka akan menjalani tes tertulis terlebih dahulu,” Papar Redly Hermanto.

Redly menambahkan, pada tes tertulis para peserta diharuskan menjawab 60 soal terkait mata kuliah minat bakat, wawasan tentang IBI Darmajaya, Pengetahuan tentang Undang-undang Kepariwisataan, Kebudayaan Lampung, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. (rls)

Boediono akan Jelaskan soal Century Malam Ini

JAKARTA, teraslampung.com--Wakil Presiden Boediono akan melakukan klarifikasi seputar tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi Bank Century. Klarifikasi akan diadakan dalam sebuah konferensi pers, Sabtu malam (23/11).

Budiono disebut-sebut terlibat skandal dana talangan kepada Bank Century karena pada saat itu dia menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Bank Indonesia. Skandal Century diawali penyaluran fasilitas jangka pendek dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan pihaknya membutuhkan keterangan dari Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia waktu itu. Maka KPK berencana meminta keterangan kepada Boediono sebagai saksi. KPK telah memerika Mantan Wapres Jusuf Kalla terkait bail out Bank Century ini.

Sementara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang harus bertanggungjawab dalam kasus bailout Bank Century. Sebab, kata Kalla, BI yang memutuskan memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK.

Selain itu, kata Kalla, pada 21 November 2008, ia menerima laporan dari Menteri Keuangan yang juga ketua KSSK Sri Mulyani dan Boediono dan beberapa menteri lainnya, yang menjelaskan tidak ada krisis perekonomian.

“Tapi beberapa jam kemudian, Sri Mulyani dan Boediono menetapkan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik,” kata dia.

Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, membantah keterangan Kalla. Menurut mantan pemred tabloid Kontan tersebut, Kalla mungkin lupa bahwa pada tanggal 20 November 2008, ada rapat di Kantor Wapres yang dipimpin JK.

“Dalam rapat tersebut, Boediono telah membeberkan tentang kondisi perbankan mengalami krisis likuiditas dan ada segmentasi di pasar uang,” kata Yopie.

Penulis: B. Satriaji

NNP2TKI Ingatkan Modus Perdagangan Manusia

TKI di Malaysia

JAKARTA, teraslampung.com—Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan warga Indonesia mewaspadai praktik perdagangan manusia (human trafficking) dan penyelundupan orang (human smuggling) berkedok penempatan TKI ke luar negeri.

“Tingginya permintaan TKI dari berbagai negara, sementara saat diberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI untuk kategori pembantu rumah tangga, menyebabkan penyelundupan orang terjadi,” kata Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, dalam rilisnya, Sabtu (23/11).

Teguh mengatakan BNP2TKI bersama petugas kepolisian kerap melakukan penggerebekan terhadap berbagai tempat penampungan yang diduga sedang melakukan praktik perdagangan manusia atau penyelundupan orang dengan berkedok penempatan TKI.

Menurut Teguh, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada Rabu malam (20/11) memimpin langsung penggerebekan tempat penampungan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang diduga melakukan perdagangan manusia.

“Di sana ditemukan sekitar 40 wanita yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara ilegal serta menahan seseorang pengelola penampungan tersebut,” kata Teguh.

Teguh menegaskan pemerintah saat ini memberlakukan moratorium  pengiriman TKI kategori pembantu rumah tangga ke Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Suriah karena negara-negara tersebut tidak mampu menjamin perlindungan yang baik terhadap TKI, padahal negara-negara tersebut membutuhkan jasa TKI.

 “Kasus perdagangan manusia dan penyelundupan orang cukup kompleks dan harus diatasi dengan peran serta seluruh instansi terkait dan masyarakat, jangan sampai terkecoh oleh iming-iming pihak tertentu yang menawarkan gaji besar untuk bekerja di luar negeri, tetapi melalui jalur pintas,” kata dia.

Penulis: B. Satriaji

38 Karya Inovasi PT Ikut ‘Inovasi Agroindustri Expo 2013’

JAKARTA, teraslampung.com--Sebanyak 38 penelitian inovatif karya beberapa perguruan tinggi di Indonesia siap mengikuti Ekspo Inovasi bertajuk ‘Inovasi Agroindustri Expo 2013’, 26 November 2013 di Gedung D Ditjen Pendidikan Tinggi Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

"Kami berharap pada masa mendatang hasil penelitian inovatif perguruan tinggi bisa dimanfaatkan dunia industri,"kata Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo, Jumat (22/11).

Patdono mengatakan ‘triple helix’ atau hubungan antara antara industri, perguruan tinggi, dan pemerintah perlu untuk ditingkatkan.

“Jika ‘jembatan’ antara industri dan perguruan tinggi belum disiapkan, maka pemerintah melalui unit dan kementerian terkait berupaya untuk membangun dan terlibat dalam menjembatani antara sektor industri dengan perguruan tinggi,” kata Patdono.

Ekspo tersebut akan memamerkan 38 hasil penelitian yang telah tersaring ketat oleh sistem penjurian yang melibatkan berbagai institusi seperti, LIPI, KADIN, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Komite Inovasi Nasional.

"Kami menerima sekitar 500 proposal dari perguruan tinggi. Tim juri menyeleksinya secara ketat, akhirnya berhasil disaring 38 inovasi hasil penelitian yang kami nilai berorientasi industri,” kata Patdono.

Selain memamerkan hasil inovasinya, ke 38 peneliti yang lolos tersebut berkesempatan meraih hadiah yang telah dipersiapkan.

"Ini merupakan wujud apresiasi kami kepada peneliti sekaligus berharap dapat memotivasi civitas akademis perguruan tinggi lainnya untuk terus menciptakan inovasi yang berorientasi industri" ujar Patdono.

GSM Rentan Disadap

JAKARTA, teraslampung.com--Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kelik Budiana, mengatakan teknologi Global System for Mobile Communication (GSM) mempunyai banyak kelemahan sehingga mudah disadap.

"Teknologi GSM mudah disadap karena banyak celah. Penyadapan bisa dilakukan, jelas dia, ketika data sedang berjalan ataupun membuat Base Transceiver Station (BTS) palsu," kata Kelik, dalam konferensi pers di Gedung BPPT Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut Kelik untuk mencegah penyadaoan perlu dilakukan enkripsi atau pembungkusan data pesan yang disampaikan melalui perangkat seluler. Enskripsi bisa dilakukan melalui perangkat yang digunakan," katanya.

Kelik mencontohkan, dalam kasus penyadapan Presiden SBY oleh intelijen Australia. "Mestinya penyadapan tidak terjadi jika perangkat telepon seluler Presiden dan jajarannya diberi aplikasi enkripsi," tambahnya.

Jika seluler Presiden SBY diberi aplikasi itu, kata Kelik, apa yang disampaikan oleh Presiden tidak sama dengan yang diterima oleh si penerima pesan.

"Untuk membukanya perlu didekripsi melalui kunci-kunci yang hanya penerima pesan yang tahu. Aplikasi itu sudah lama tersedia dan banyak yang sudah memanfaatnya. Tingkat keamannya pun sangat tinggi sehingga sulit bagi penyadap untuk mencari celah," ujarnya.

Penulis: Nawang Ratri

Petani Didorong untuk Manfaatkan Benih Lokal

Menanam benih lokal menjadi salah satu acara Ruwatan Benih di Bogor, Rabu (22/11).

BOGOR, teraslampung.com--Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) sukses menggelar acara Ruwatan Benih, di Bogor, 20—22 November 2013. Kegiatan yang digagas untuk mendukung petani Indonesia agar memanfaatkan benih lokal itu diisi dengan workshop perbenihan bekerjasama dengan IPB, pertemuan tahunan AB2TI, ‘Pameran Benih’, ‘Wiwit Benih;, dan dialog kebijakan perbenihan dengan Dirjen Tanaman Pangan dan Staf  Khusus Presiden Bidang Pangan.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan acara yang melibatkan 187 petani perwakilan dari  42 Kabupatenni di Indonesia itu digagas sebagai bentuk penghargaan kepada petani sekaligus upaya penggalangan dukungan publik akan pentingnya benih bagi petani.

“Ruwatan benih sebagai sebuah tradisi memuliakan benih. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengukuhan benih menjadi bagian penting kehidupan petani. Benih dan petani adalah senyawa tak terpisahkan. Tak ada petani tanpa benih, pun demikian tak akan lestari benih tanpa campur tanganpetani. Para petani terus menjaga keberadaan benih melalui sistem sosial budayanya” kata Dwi.

Menurut Dewi para petani Indonesia sudah ribuan tahun sudah petani mengelola benih dengan kearifannya. Setidaknya sejak 1960anpetani telah mengembangkan 1,9 juta jenis/varietas tanaman. Untuk tanaman pangan,petani memuliakan 5.000 tanaman pangan dan menjadi penyumbang terbesar pada bankbenih dunia.

Dwi menambahkan dengan keragaman benih itulah maka muncul keragaman pangan. Di Indonesia masih banyak jumpai pangan yang beraneka ragam tiap daerah di seluruh penjuru negeri. Hal ini bisa mungkin karena adanya keragaman bahan pangan yang didukung keragaman benih yang dikelola petani. Keanekaragaman pangan sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia.

“Namun sayang situasi ini mendapat ancaman dari sistem pangan yang berkembang saat ini.Dalam sistem pangan global yang berkembang justru terjadi simplikasi dan reduksi. Hanya pangan yang menguntungkan yang dipelihara dan diolah menjadi pangan. Perlahan tapipasti jenis pangan semakin terbatas dan terpusat pada industri,” kata dia.

Menurut catatan ETC Group, hingga tahun 2009, industri benih hanya mengelola dan meniagakan benih tanaman pangan sebanyak 150 jenis saja. Namun demikian kuasa atas pasarnya cukup tinggi. Saat ini industri telah menguasai sekurangnya 90% pasar benih dunia. Sementara di Indonesia, industri menguasai lebih dari 60%.

Pentingnya peran pengelolaan benih oleh petani tak hanya mendapat ancaman dari penguasaan dan peredarnya benih industri namun juga lemahnya perlindungan dan dukungan dari pemerintah dan publik. Hingga saat ini kebijakan yang ada hanyamenyisakan ruang yang sempit bagi tumbuhnya inisiatif keragaman benih dan pangan, ujar Said Abdullah, sekjen AB2TI.

Mbah Gatot Surono, petani dari Purbalingga, Jawa Tengah, mengatakan hingga saat ini petani pemulia dan penangkar benih masih dipandang sebelah mata. Petani dianggap tidak mampu memproduksi, menjaga dan melestarikan benih secara baik.
“Pemerintah sepertinya setengah hati memberikan dukungan pada petani. “pemerintah seharusnya mendukung upaya kami, bukan melemahkan dengan memberikan program bantuan benih yang mutunya tak terjamin dan bukan dari petani yang sudah cocok diwilayah setempat” ujarnya.

AB2TI mencatat, saat ini dari data koleksi Bank Benih AB2TI, para petani memiliki kemampuan yang luar biasa.  Hingga tahun 2013, AB2TI telah berhasil mencatat sebanyak 125 jenis benih padi dan lebih dari 10 jenis benih jagung yang dimiliki dan dikelola petani.

Penulis: Dewi Angela

Teater STKIP Muhammadiyah Pringsewu Siap Pentas

PRINGSEWU, teraslampung.com--Teater Lotus STKIP Muhammadiyah Pringgsewu siap mementaskan lalon "Tak Ada Bintang di Dadanya", 3 Desember 2013 mendatang, di aula SMP Negeri 1 Gadingrejo, Pringsewu.

“Pementasan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kreativitas berkesenian secara umum bagi kaum muda dan masyarakat sekolah bahkan kampus dalam pencarian nilai-nilai yang sesuai dengan pola laku hidup bermasyarakat, mencari nilai-nilai estetika dalam peran serta kelompok teater di setiap langkahnya menuju tatanan perteateran yang baik serta memberikan hiburan yang bersifat apresiatif pada masyarakat,” ujar Amanda Pertiwi, pimimpin produksi pentas itu didampingi Cherlly Anggraeni, Sekretaris Produksi, di Pringsewu, Jumat (22/11).

Lakon karya penyair Hamdy Salad dan disutradari oleh Vela Hidayah ini berkisah tentang guru yang tulus mengabdi untuk bangsanya. Pak Hasan, guru agama di sebuah SMA, hidup sangat sederhana. Ia tinggal bersama istrinya, sementara kedua anaknya sedang menempuh perguruan tinggi di daerah lain.

Pada suatu malam ketika guru Hasan sedang mengoreksi tugas-tugas yang diberikan kepada siswanya, ia ketiduran di kursi kerjanya. Hasan kemudian bermimpi bahwa dalam mimpi tersebut ada tiga orang siswanya yang sudah lulus menjadi berandal dan ingin membunuh guru tersebut dengan alasan karena khotbah-khotbahnya dulu di sekolah menjadikan hidup mereka menjadi sengsara seperti sekarang ini.

Hasan terlihat panik sekali dalam mimpinya hingga akhirnya ia terbangun di pagi harinya dengan napas terengah-engah dan sangat ketakutan. Sang istri terheran-heran melihat raut wajah suaminya yang terlihat tidak seperti biasanya. Dan ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang mengenai mimpi tersebut tiba-tiba beberapa murid guru tersebut datang ke rumahnya. Pak Hasan semakin takut karena mimpinya akan menjadi kenyataan.

Namun tanpa disangka-sangka ternyata beberapa murid tersebut mengunjungi rumah pak Hasan adalah untuk memberi ucapan selamat ulang tahun dan memberi kado sebuah lukisan bergambar pak Hasan lengkap dengan seragam gurunya disertai dengan lima bintang di dadanya. Pak Hasan sangat terkesan dengan lukisan tersebut tetapi beliau menyuruh salah seorang murid untuk melepas bintang tersebut dari dadanya karena guru tak memerlukan simbolis semacam itu.

Nuraini Soleha, asisten sutradara, mengantakan teater  mahasiswa merupakan sebuah proses perjalanan dalam pencarian nilai-nilai kesenian yang baru. Kegiatan berterater, kata Nuraini, juga dimaknai sebagai proses pembelajaran mahasiswa dalam pengembangan bahasa dan sastra khususnya seni drama/teater.

Teater Lotus pada awalnya terbentuk dari perkumpulan mahasiswa Jurusan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung pada tahun 2013.

“Pementasan tersebut diharapkan mampu membangkitkan kembali gairah berteater di Lampung terutama dikalangan mahasiswa, lebih spesifiknya di Kabupaten Pringsewu agar mendorong generasi muda teater kita lebih produktif dan kreatif dalam mensikapi menata masa depan di bidang kesenian yang lebih baik dan dapat menjadi kebanggaan,” kata Haykal M. Nur Humas Produksi pentas tersebut menambahkan.

Aktor yang akan terlibat dalam pentas itu Haykal M. Nur, Ade Ariyanti, Wahid Fauzi Nur, Syahrul Munir, Agus Waluyo, Aris Setia Budi, Ratnasari, Resti Cahyani. Lantas untuk koor Anna Fitriani, Nuraini S, Veriasih Cahyani R, Cherlly Anggraeni, Surminah, Rani Fair Play K, Novitasari, Imas Sulistina, Eka Yunianingsih, Bayu Putriyana, Desi Komala Sari, Riki Setiawan, Eko Saputro.

Setting pentas itu ditangani Imas Sulistina dan Eka Yunianingsih, penata cahaya Agus Waluyo, Penata musik Wahid Fauzi Nur. Kemudian kostum dan make up ditangani Anggi May Lestari dan Anna Fitriani. Lalu properti ditangani Rani Fair Play Kinensi dan Bayu putriana.

“Penyelenggara kegiatan bekerjasama dengan guru Bahasa Indonesia dan Seni Budaya tingkat SMA untuk dapat mengadirkan siswa-siswi SMA seputaran Kabupaten Pringsewu sebagai apresiator pentas tersebut,” ujar Estetika Arum Mawarni, Bendahara Produksi pentas itu lalu menambahkan anggaran pertujunkan itu sekitar Rp14.552.000.

Penulis: Ratu Ulangan

Listrik: Warga Tanjungkurung Lama Dapat Bantuan PLTS

Deputi I Kementerian PDT,Drs. Agus Dasuki, M.Eng., didampingi anggota DPR RI Ir. Abdul Hakim menyerahkan bantuan Kementerian PDT untuk warga Kabupaten Way Kanan. (Foto Humas Pemkab Way Kanan)

WAY  KANAN, teraslampung.com—Deputi I Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Agus Dasuki, M.Eng. meresmikan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5 KW di di Kampung Tanjungkurung Lama, Kecamatan Kasui, Way Kanan. PLTS senilai Rp 1,150 miliar yang merupakan bantuan dari pemerintah pusay itu berada di Kampung Tangjungkurung Lama.

“Kami berharap bantuan ini akan bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik,” kata Agus, Jumat (22/11).

Selain meresmikan PKLTS bantuan pemerintah pusat, Agus Dasuki yang dalam kunjungan kerjanya didampingi oleh anggota DPR RI dari dapil Lampung, Ir. K.H. Abdul Hakim, juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada Pemkab dan warga Kabupaten Way Kanan.

Bantuan tersebut berupa sarana & prasarana air bersih senilai Rp1 miliar, bantuan kelembagaan sosial budaya Rp 182 juta, stimulan peningkatan sumber daya kesehatan lanjutan alat kesehatan untuk RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Rp 3 miliar, stimulan peningkatan sumber daya kesehatan masyrakat 10 Paket alat kesehatan untuk poskestren dan poskesdes senilai Rp 600 ribu, dan bantuan stimulan upaya peningkatan GIZI Ibu hamil dan balita 4 Paket Rp100 juta.

Dishub Kaji Ulang Kontrak PT BMP

Bandarlampung, Teraslampung.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung mengevaluasi kontrak kerja sama dengan PT Mitra Bina Persada (MBP) selaku pengelola parkir di kota ini. Langkah itu ditempuh lantaran PT MBP dinilai telah melanggar komitmen yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) terkait setoran retribusi parkir kepada Dishub.

Kadishub Bandarlampung Rifa’i mengungkapkan, ada pasal yang dilanggar dalam MoU tersebut, yaitu terkait penyerahan bukti setoran yang harusnya dilakukan oleh PT MBP.

PT MBP, lanjut dia, tidak melaksanakan pasal 9 bab II di MoU tersebut, yakni harus menyerahkan bukti setoran retribusi parkir ke Dishub setiap harinya.

’’Jelas ini mengingkari MoU dimaksud. Mereka (PT MBP, Red) seharusnya menyerahkan bukti setoran ke kami setiap hari. Tetapi ini tidak, terkadang mereka sampai 10 hari baru menyerahkan bukti setoran ke kami,” ujar Rifa’i kemarin.

Menurut dia, kondisi itu sudah terjadi sejak tiga bulan belakangan ini. Meski telah diberikan teguran melalui surat, PT MBP tidak menggubrisnya. ’’Memang, mereka selalu menyetorkan retribusi parkir ke Bank Lampung setiap harinya. Tetapi, kewajiban mereka menyerahkan bukti setoran tidak dilakukan. Padahal itu wajib, karena sesuai MoU,” jelasnya.

Rifa’i memastikan, akibat tidak dilaksanakannya pasal 9 bab II dalam MoU tersebut, sistem administrasi keuangan di Dishub Bandarlampung terganggu. Sebab, data perolehan dan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut terganggu akibat tidak masuknya bukti setoran yang wajib diserahkan setiap hari.

’’Memang secara keuangan tidak mengganggu. Tetapi secara administrasi untuk pendataan PAD jelas mengganggu. Karena setiap hari kami kan membuat laporan perolehan PAD. Nah, kalau mereka tidak menyerahkan setiap hari, bagaimana kami mau memasukkan ke data perolehan PAD,” tukasnya.

Rifa’i mengaku sudah tiga kali melayangkan surat teguran kepada PT MBP terkait masalah ini. Namun, hingga kemarin tak juga mendapat respons.

Disinggung apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada PT MBP terkait tidak dilaksanakannya MoU dimaksud, Rifa’i memastikan sanksi itu ada. Bahkan, kata dia, dalam pasal 9 tersebut sanksinya bisa berupa pemutusan hubungan kerja sama antara pemkot dan pengelola parkir itu.

’’Kalau terjadi wanprestasi tunggakan pembayaran sampai enam hari berturut-turut, maka pihak pertama dapat menggunakan bank guarantee. Sebagai pembayaran tunggakan setoran tersebut, sebagai sanksi tunggakan, dan memberhentikan sementara pihak kedua serta dievaluasi/peninjauan kembali oleh pihak pertama,” terangnya.

Di sisi lain, Rifa’i memaparkan, realisasi PAD di Dishub Bandarlampung hingga kini baru mencapai 54,7 persen atau Rp9,157 miliar dari target sebesar Rp16,743 miliar.

Namun, memasuki triwulan keempat ini, pihaknya optimistis bisa menggenjot semua PAD yang dikelolanya agar mencapai target. ’’Ya, kami tetap yakin semuanya bisa mencapai target, terutama untuk pajak dan retribusi parkir,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur PT MBP Armalia Reni memastikan pihaknya selalu menyerahkan bukti setoran retribusi parkir setiap harinya di Bank Lampung melalui bendahara perusahaannya.

’’Nah, kemungkinan bendahara kami setelah menyetor ke bank, lupa memberikan bukti setornya ke Dishub karena sudah kesiangan ke bank atau karena antrean yang panjang. Karena hal ini pernah terjadi,” ujarnya.

Reni menjamin pihaknya akan selalu memenuhi kewajiban yang sudah tertera dalam MoU tersebut. ’’Secara administrasi, kami menyetor setiap hari. Bisa dicek. Saya menjamin. Karena itu sudah menajdi kewajiban kami,” pungkasnya. (rdl)