Bandarlampung, Teraslampung.com -Kota Bandarlampung dipastikan tidak lagi mengalami kekurangan air bersih pada 2014. Sebab, pemkot berencana menyalurkan air bersih melalui proyek kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan sistem penyediaan air minum (KPS SPAM).
Direktur PDAM Way Rilau A. Zutaro Plaveni Gustimego mengatakan, saat ini pihaknya masih mencari bentuk kerja sama dalam proyek tersebut. Karena itu, pihaknya tak lama lagi menggelar proses tender dengan empat perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek tersebut.
’’Mudah-mudahan di akhir tahun ini, perusahaan yang tergabung dalam konsorsium sudah bisa diketahui dalam pengerjaan proyek ini. Sesuai skedul, pengumuman pemenang tender akan dilakukan pada akhir tahun ini. Sebelumnya kan ada 23 perusahaan dan mengerucut jadi 10 perusahaan. Dan saat ini ada empat perusahaan konsorsium,” ujar Gustimego usai workshop KPS SPAM di Hotel Novotel Bandarlampung kemarin.
Dia menjelaskan, terdapat empat konsorsium pemenang proses prakualifikasi, yakni Wijaya Karya dan Abeima; Acuatico dan Mitsubishi Coorporation; PT Potum, Itochu, dan Hyundai Contractor; serta Manila Water dan Great Giant Pineapple.
’’Salah satu konsorsium itu akan membangun sistem penyediaan air minum curah dan jaringan distribusi. Kemudian akan mengoperasikan sistem penyediaan air minum curah selama 27 tahun dipotong masa konstruksi,” jelasnya.
Untuk daerah layanan KPS, kata dia, berasal dari air baku sebesar 500 liter per detik dari Sungai (Way) Sekampung. Di mana kecamatan yang akan mendapatkan layanan air minum KPS SPAM ini adalah Kecamatan Rajabasa, Kedaton, Tanjungsenang, Sukarame, Sukabumi, Tanjungkarang Barat, dan Tanjungkarang Timur.
’’Kualitas layanan air minum ini selama 24 jam per hari dengan jumlah layanan 44 ribu satuan sambungan untuk 220 ribu jiwa. Periode waktu KPS yakni dua tahun konstruksi dan 25 tahun operasional,” pungkasnya.
Sementara Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N. usai menghadiri workshop tersebut mengatakan, proyek itu bekerja sama dengan World Bank, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurutnya, Pemkot Bandarlampung sudah sejak tiga tahun lalu merencanakan proyek itu dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Viability Gap Funding (VGF). Namun karena terkendala beberapa hal, proyek tersebut dimulai di awal 2014.
’’Awal 2014 kita mulai proyek ini. Mudah-mudahan kalau proyek ini berhasil, Bandarlampung tidak kekurangan air bersih lagi,” ungkapnya.
Herman menambahkan, proyek tersebut diselenggarakan dalam periode waktu yang cukup panjang dan melebihi periode jabatan wali kota. Sehingga diperlukan produk hukum daerah yang dapat dijadikan dasar hukum yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan kerja sama ini.
’’Produk hukum atau rancangan peraturan daerah (raperda) ini sedang digodok oleh DPRD dan pihak terkait lainnya. Memang proyek ini cukup lama, karena kita berkoordinasi dengan semua pihak. Kami mengharapkan secepatnya terealisasi,” pungkasnya. (rdl)
0 komentar:
Posting Komentar