“Kami punya data 57 kepala daerah melakukan politik dinasti, awal tahun akan kami sampaikan,” kata Mendagri seperti dilansir dari Antara.
Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dalam pemerintahan daerah tersebut. Mendagri menjelaskan, konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.
“Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode,” tambahnya.
Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika. “Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak melarang seperti pasal 27, tetapi ada prinsip pembatasan pada pasal 28 junto ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, politik dinasti terjadi di sejumlah daerah, antara lain:
Provinsi Lampung: Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati.
Provinsi Sulawesi Selatan: Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru, Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru, Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja, serta Wakil Bupati Takalar, Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar.
Provinsi Sulawesi Utara: Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang. Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
Provinsi Sumatera Barat: Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Provinsi Sumatera Selatan: Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli merupakan anak kandung dari mantan Walikota Pagar Alam Djazuli Kuris. Di Jawa Barat, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin merupakan menantu mantan bupati Bekasi, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri mantan bupati Indramayu, serta Walikota Cimahi, Ati Suharti merupakan istri mantan wali kota Cimahi.
Provinsi Jawa Tengah: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti merupakan istri mantan bupati Kendal, serta Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten.
Provinsi DI Yogyakarta: Bupati Bantul Sri Suryawidati yang suaminya pernah menjabat sebagai Bupati Bantul.
Provinsi Jawa Timur: Bupati Probolinggo, Puput Tantriana merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri mantan Bupati Kediri. Selain itu juga ada Bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat: Gubernur Zainul Majdi memiliki kakak yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi. Bahkan, Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. Abidin (Wali kota) dan A. Rahman H. Abdin (Wakil Walikota).
Provinsi Kalimantan Tengah: Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
Provinsi Maluku: Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.
Provinsi Banten: Gubernur Ratu Atut Chosiyah memiliki ibu tiri sebagai Wakil Bupati Pandeglang Heryani, adik kandungnya sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik iparnya sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta adik tirinya sebagai Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman. Selain itu juga Bupati Tangerang terpilih Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Politik Dinasti kembali mencuat semenjak terkuaknya kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung tertangkapnya Ketua MK non aktif, Akil Mochtar.
Lembaga Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (Lanskap) Indonesia merilis 57 daerah yang mempraktekkan politik dinasti.(*)
0 komentar:
Posting Komentar