Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan KPU sebenarnya telah berusaha keras. Namun Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU namun juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemerintah.
Tjahjo pun mengkritisi penyediaan data e-KTP untuk penetapan pemilih dari kementerian dalam negeri yang ternyata mengalami masalah di beberapa daerah.
"E-KTP sebagai penunjang utama DPT, namun sejumlah daerah masih bermasalah. Ini kegagalan kita. Kegagalan pemerintah. Saya kira rekomendasi Bawaslu (minta pengumuman DPT diundur) menjadi masukan kita bersama. Jangan sampai ada indikasi manipulais seperti (pemilu) 2009," kata Tjahjo di KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Senada dengan PDI Perjuangan, Partai Golkar juga setuju DPT ditunda pengumumannya. Wakil sekjen Golkar, Nurul Arifin, mengatakan KPU setidaknya bisa membereskan masalah DPT hingga dua pekan ke depan.
"Usul, jika memang ada hal-hal yang tidak bisa sinkron sampai 4 November, kami menyarankan, dalam dua minggu," kata Nurul.
Sementara Partai Bulan bintang mengatakan persoalan sekarang adalah Indonesia kini berada di ujung DPT. Di saat tersebut, ternyata masih belum sepakat menggunakan data yang sama.
"Sementara waktu sudah mendesak. Alangkah baiknya pada kesempatan ini, untuk kembali menyamakan data dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu. Kami PBB memberi kesempatan verifikasi kembali agar disepakti stake holder," kata perwakilan PBB.
Walau sama dengan partai sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menyarankan agar KPU perbaikan dengan mulai mengevaluasi DP4, DPS, DPSHP, dan DPT.
Penolakan pengumuman DPT juga disuarakan Partai NasDem. Sekjen Patrice Rio Capella menolak karena mereka justru 'berkelahi' soal sumber data DPT. Rio bahkan dengan tegas meminta menteri dalam negeri Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya karena gagal dalam perekaman e-KTP dan berbeda jumlahnya dengan DPT sementara KPU.
"Oleh karena itu, kami menolak diputuskan DPT, sampai proses data yang valid agar tidak terjadi delegitimasi," kata Rio.
Sementara itu Partai Demokrat mengatakan mengatakan yang harus jadi pertimbangan adalah rekomendasi Bawaslu yang meminta DPT ditunda. Menurut Demokrat, Sidalih tak akan sinkron dengan data di KPU dan daerah.
"Solusi atau saran adalah karena Bawaslu sudah sampaikan rekomendasi agar rekomendasi itu di cermati dulu, baru kemudian tetapkan DPT," kata Andi Nurpati, Wasekjen Partai Demokrat.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan sedikit berpendapat berbeda dengan mengumumkan DPT hari ini namun menunda daerah-daerah yang masih berlawanan (pengecualian).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara ini membacakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 adalah 186.842.553 pemilih.
DPT tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 93.544.429 pemilih dan pemilih perempuan 93.298.124 pemilih, dan 496 Kabupaten/kota, 6.649 kecamatan minus kec Nduga (Papua Barat), 80.801 desa atau kelurahan, minus Nduga dan TPS 545.362 TPS. KPU Nduga belum bisa melakukan rekapitulasi.(tim)
0 komentar:
Posting Komentar