 |
| Mendibud M. Nuh |
"Untuk PNS hari ini sedang dibahas PMK-nya. Semoga segera selesai," ujar Mendikbud, di Jakarta, Jumat (27/3/2014).
Mendikbud mengatakan, dengan adanya PMK itu dana tunjangan guru yang sudah mengendap di pemerintah kabupaten dan kota sejak 2010 hingga 2013 bisa dicairkan kembali.
Mendikbud menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana tunjangan guru yang mengendap di kabupaten atau kota sekitar Rp6 triliun. Sedangkan kekurangan pembayaran tunjangan pada tahun 2010-2013 sekitar Rp4 triliun. Dengan kondisi itu, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana besar untuk melunasi tunggakan tunjangan guru tadi.
"Ternyata pemerintah pusat tidak perlu membayar kekurangan tunjangan guru yang awalnya diperkirakan minus 8 triliun. Setelah BPKP masuk, ternyata hanya 4 triliun kekurangannya, tahun 2010-2013. Dari 4 triliun tadi itu, ternyata yang ngendon di kabupaten/kota ada 6 triliun. Artinya masih ada itu dananya," jelasnya. (Dewira)
Menteri Nuh mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK itu, pemerintah kemudian menganggarkan sekitar Rp600 miliar untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan guru di 122 kabupaten dan kota. "Dan itu sudah kita alokasikan," katanya.
Ia mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang kerap terjadi pada tahun 2010-2013 menyebabkan BPKP melakukan audit terhadap penyaluran dana tunjangan guru. Kemdikbud kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme penyaluran tunjangan guru sehingga tahun 2014 ini tunjangan guru untuk triwulan pertama sudah bisa dicairkan pada Maret 2014.
“Kita bongkar mekanismenya, kita betulkan. Akhirnya alhamdulllah sekarang sudah lancar," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar