Kalau ingin melihat kualitas pemerintah daerah, lihatlah jalan di daerah itu. Karena kualitas jalan mencerminkan kualitas pemimpin, birokrasi dan aparat pemerintahnya. Pernyataan ini disertai argument yang sangat sederhana. Ilmu membangun jalan, dahulu dan kini, relative tetap. Perubahan kecil pada komposisi bahan, dari aspal ke semen, tetapi secara umum, aspal masih dominan. Begitu juga perubahan pada alat yang dipergunakan, teknik mencampur dan alat menabur bahan seperti aspal pasir dan koral.
Dulu, jalan dibuat memperhatikan sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tengah bahu badan jalan lebih tinggi dari bibir jalan, sehingga ketika hujan air tak ada yang tergenang. Air mengalir lancar ke siring pada kanan dan kiri jalan. Setiap orang awam mengetahui struktur dan tahap membangun jalan seperti itu dengan logika sederhana. Kini, jalan mulus menjadi impian rakyat. Sama seperti rakyat memimpikan pemimpin yang berkualitas. Karena, kualitas jalan dihubungkan dengan perilaku aparatur pemerintah, dan pemimpinnya.
Kepala daerah yang cerdas
Untuk menengok anak di Yogya, tanpa sengaja saya melakukan studi banding, maaf saya meniru anggota dewan. Sepanjang perjalanan, saya menyadari tingkat kritis dan mobilitas rakyat kian tinggi paralel dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi dan kesadaran politik. Dalam bis ke Bakauheni, saya menjadi pendengar yang baik. Aneka komentar dan umpatan ketika bis bergoncang oleh lobang di sepanjang jalan ditujukan pada pemborong dan pemerintah serta pemimpinnya. Kini, rakyat seperti saya, dengan mudah membandingkan pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lain, dengan membandingkan kualitas jalan.
Yogya menjadi rujukan tulisan ini, sebagai hasil studi banding tersebut. Kesimpulan saya: orang Yogya bangga dengan Sultan yang dengan cermat membangun ring road sejak 30 tahun yang lalu. Dengan jalan lingkar itu, kendaraan lintas Jakarta-Surabaya, misalnya, tak perlu masuk kota Yogya. Sehingga jalan-jalan di kota Yogya hanya di pergunakan oleh warganya, atau orang yang betul-betul perlu di kota.
Yogya kini, meski menjadi tujuan wisata yang padat ketika liburan sekolah, jalan tak pernah macet dan tak pernah banjir. Anak-anak muda bermotor, masih bisa bersantai dan bersenda gurau di jalan raya. Begitu juga becak, kereta kuda, dan sepeda masih nyaman melintas di sepanjang jalan kota Yogya.
Pemimpin dan rakyat Yogya sadar dan tahu, jalan akan memperlancar derak ekonomi rakyat. Hasil buah Salak di Sleman dapat dengan mudah di jual ke kota seperti Jakarta, bahkan di Lampung. Hasil kerajinan rakyat di desa dengan mudah dapat dikirim ke pasar Beringharjo atau Klewer di Solo. Jalan yang mulus hingga ke desa membuat harga murah barang buatan kota dan desanya. Sore hari, orang desa dengan mudah dan riang membawa anak-anaknya ke kota dan pusat-pusat wisata.
Memang pada era otonomi daerah, kepala daerah yang cerdas, akan membangun dan memeilhara jalan dengan baik. Karena ia tak ingin dianggap bodoh oleh rakyat, atau tak ingin ia dianggap telah membodohi rakyatnya. Ini jelas menunjukkan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Yang dimaksud cerdas, adalah cerdas sosial dan cerdas politik.
Jalan rusak, perbaiki mental aparat
Kini ketika sampai di Lampung, saya memperhatikan jalan yang rusak telah sampai di depan rumah kita. Setiap hari kita menyaksikan rakyat mengeluh: membaca dan melihat foto di surat kabar, mendengar keluhan di radio dan televisi.
Suatu hari saya menyaksikan di televisi: DPRD reses, anggota Dewan bertemu konstituennya. Kepada anggota dewan, warga mengeluhkan soal Pendidikan dan kesehatan yang kian mahal, pupuk yang langka dan mahal, dan tentu saja: jalan yang rusak. Berbagai Jawaban normatif diberikan oleh anggota dewan “tentang kewenangan dan kelas jalan”. Jalan nasional, ditangani pemerintah pusat. Pemerintah Lampung mengurusi jalan provinsi, dan kabupaten mengurusi jalan kabupaten.
Dengan getir salah seorang warga bertanya: “Apakah di PU (Dinas Pekerjaan Umum) tidak ada orang yang pinter Pak, masak membangun jalan saja tidak bisa”?. Dalam dialog tersebut, anggota Dewan dan rakyat sepakat bahwa sumbernya bukan pada soal kemampuan. Karena banyak orang pandai di Pemda dan khususnya Dinas PU.
Tetapi, masalahnya adalah soal praktik korupsi yang terang benderang. Karena itu, jalan dibangun dengan dana kurang dari setengah dari dana yang telah dianggarkan. Artinya, kalau jalan dibiayai satu milyar, setelah dipotong dan di sunat para petugas aparatur, pemborong harus bekerja dengan dana kurang dari lima ratus juta. Kalau pemborongnya ambil untung sepuluh persen, dana yang dipakai untuk membangun jalan hanya empat puluh persen. Oleh karena itu yang nampak oleh rakyat, adalah kebodohan aparat. Aparat dianggap bodoh, karena tidak mampu membuat mulus jalan-jalan di daerahnya.
Mendengar penjelasan getir tersebut, sang penanya meninggalkan ruang pertemuan seraya menggerutu. Melihat gelagat itu, sang tokoh di Natar yang menjadi salah satu sumber dalam pertemuan tersebut berucap datar dan getir: “…kalau begitu, jalan yang rusak, tidak perlu diperbaiki. Karena perbaikan itu hanya menguntungkan kaum koruptor yang bersarang di DPRD dan di Pemda. Yang perlu diperbaiki adalah, orang-orang yang menyebabkan jalan itu mudah dan cepat rusak”. Tokoh cerdas dan arif itu adalah Eka Suwandi, ketua Kemitraan Natar. Salam
Baca Juga: Tujuh Tahun Jalan Tirtayasa Rusak Parah
Baca Juga: Dua Kali Oedin Ditampar Jokowi
Baca Juga: Jalan Ambarawa dan Pardasuka Rusak
0 komentar:
Posting Komentar