Terbukti Mengonsumsi Narkoba, Inspektor Pengawasan Daerah Polda Lampung Terancam Dipecat

Siti Qodratiun Aulia/Teraslampung.com

Bandarlampung - Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Suyono, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kesimpulan yang diungkapkan Mabes Polri ini sekaligus menjawab simpang siur informasi tentang alasan penangkapan Kombes Suyono oleh polisi dari Mabes Polri, Kamis pekan lalu (19/9).

Sejak beberapa hari terakhir di Lampung beredar informasi bahwa Kombes Suyono ditangkap petugas Profesi dan Pengamaman (Propam) Mabes Polri karena selingkuh. Informasi lain menyebutkan pejabat tinggi Polda Lampung itu ditangkap karena kasus narkoba.

“Sekarang semuanya menjadi jelas. Sejak awal kasusnya ditangani langsung oleh Mabes Polri,” kata Kepala Humas Polda Lampung, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih, Senin (23/9).

Sulistyaningsih mengatakan Kombes Suyono diperiksa karena ada laporan istrinya. “Laporan langsung ditindaklanjuti oleh Divisi Propram Mabes Polri. Kepala Biro Provos Divisi Profesi Pengamanan Mabes Polri Brigjen Endang Sunjaya langsung datang ke Lampung untuk melakukan pemeriksaan,” kata Sulistyaningsih.

Menurut Sulistyaningsih polisi yang melannggar etik profesi akan mendapatkan sanksi tegas dari Program. Sanksinya bisa berupa pencopotan dari jabatannya hingga pemecatan dari lembaga kepolisian.

Di Jakarta, Senin (23/9), Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rusli Hedyaman mengatakan berdasarkan hasil tes urine Kombes Suyono positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Menurut Rusli, Kombes Suyono, diperiksa Mabes Polri setelah mendapat pengaduan dari masyarakat. “Tapi saat ditangkap, yang bersangkutan tidak sedang pesta narkoba atau mengonsumsi narkoba seperti yang diberitakan banyak media lokal. Kami tidak menemukan barang bukti, tetapi hasil tes urinenya positif,” kata dia.

Selama beberapa hari terakhir, informasi tentang penangkapan Kombes Suyono simpang siur. Ada informasi yang menyebutkan Kombes Suyono digerebek istrinya saat sedang pesta narkoba di sebuah hotel di Bandarlampung bersama perempuan lain. Sementara informasi lain menyebutkan Kombes Suyono ditangkap polisi dari Mabes Polri karena kasus narkoba.

Kapolda Lampung Lampung Brigjen Heru Winarko dan Kepala Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menolak memberikan keterangan resmi karena kasusnya langsung ditangani Mabes Polri.

Kepada sebuah koran lokal di Lampung, Kombes Suyono membantah berselingkuh dan mengonsunsumsi narkoba. Menurut Suyono hubungan dirinya dengan istrinya baik-baik saja.

“Kalau saya harus dipecat, saya terima. Saya sudah memberikan pengertian kepada anak-anak dan istri saya. Saya tidak mau lembaga saya (Polri) lebih jatuh lagi,” kata dia.

Meskipun menerima sanksi yang akan diberikan kepadanya, Suyono mengaku kecewa dengan pemeriksaan dirinya. Suyono mensinyalir ada beberapa pesaingnya di jajaran kepolisian yang tidak menginginkan kariernya naik.

Kasus Suap PLTU Tarahan Bisa Jerat PT Alstom

JAKARTA - Kasus dugaan suap PLTU Tarahan bisa membuat KPK menjerat PT Alstom Indonesia. Pengembangan kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan, belum berhenti dengan ditetapkannya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Izedrik Emir Moeis sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang menjerat PT Alstom Indonesia yang berinduk kepada Alstom Incorporated, secara korporasi dalam proses pengembangan penyidikan kasus tersebut.

"Apakah korporasi bisa dijerat, saya kira bisa. Tapi harus ada bukti-bukti yang kuat untuk menjerat itu," kata Juru Bicara Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9).

Saat ini, menurut Johan, Komisi masih mengembangkan kasus tersebut. Pengembangan dilakukan untuk mengetahui apakah ada pemberi dan penerima lain. Saat dikonfirmasi apakah calon tersangka berasal dari korporasi atau perorangan, Johan mengaku belum ada kesimpulan.

"Sampai hari ini baru EM. Ini masih kita kembangkan," imbuhnya.

Namun, ia menampik jika KPK disebut lamban. Sebaliknya, Johan mengisyaratkan penyidikan perkara tersebut segera dilimpahkan ke penuntutan.

"Kasus ini mendekati proses kelengkapan berkas. Tapi jangan diartikan sekali pemeriksaan tersangka itu artinya selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memastikan ada penyuap lain dari perusahaan Jepang berinisial M. Perusahaan itu diduga adalah Marubeni Corporation atau Mitshubisi Corporation.

Marubeni Corporation tercatat dalam Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan PLTU Tarahan. MoU itu ditandatangani bersama PT Alstom Power Energy System Indonesia, dan Alstom Power Inc USA pada 26 Juni 2004.

Adapun anggaran pembangunan PLTU Tarahan berasal dari Japan Bank for Internatinal and Cooperation (JBIC) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan berada dalam tanggung jawab PT PLN (Persero).

Dalam proses tender sebelum Juni 2004, perusahaan Mistsubishi Corporation ikut tender dan bersaing dengan Alstom.

Saat pengajuan harga di awal tender, Alstom sebenarnya mengajukan harga lebih tinggi dari Mitsubishi. Tapi, panitia tender tetap menerima dua perusahaan tersebut untuk dibahas dalam evaluasi panitia tahap berikutnya.

Mitsubishi bahkan masih unggul dalam evaluasi kedua. Termasuk di evaluasi ketiga. Namun pada evaluasi keempat, perusahaan yang berpusat di Prancis itu kemudian mematok angka 118 juta dollar AS dan Mitsubishi 121 juta dollar AS.

Mendapat dua tawaran itu, PLN akhirnya merekomendasikan Alstom sebagai pemenang proyek dengan harga penawaran termurah.

Dari informasi yang dihimpun, sejak awal proyek digaungkan,proses tender proyek sudah diatur sedemikian rupa untuk pemenangan Alstom. Diduga, hal itu tak lepas dari campur tangan dan peran penting Emir Moeis.

Adapun Marubeni Corporation sendiri sudah menggarap banyak proyek di Indonesia, sebelum krisis ekonomi terjadi. Di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok  (1.180 MW), PLTGU Muara Tawar (1.095 MW) dan boiler untuk unit 1 sampai 7 PLTU Suralaya (3.400 MW).

Sedangkan Mitsubishi pernah menggarap PLTGU Cilegon, Banten berkapasitas 740 megawatt (MW) dan proyek hulu gas dan kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Senoro di Sulawesi Tengah.(metrotvnews.com)

Luas Hutan Lindung di Lamsel 13.786 Ha

LAMPUNG SELATAN.- Luas hutan lindung di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 13.786,8 hektare. Hutan lindung tersebut tersebar di register 3 Way Pisang dan Gunung Rajabasa, register 6 Way Buatan dan register 17 Batu Serampok.

"Untuk Way Pisang luas kawasan mencapai 505,5 hektar. Gunung Rajabasa 5.200 hektar. Way Buatan 950 hektar dan Batu Serampok 7.230 hektar," ungkap Kepala Dinas Kehutanan Lampung Selatan, Priyanto Putro, Selasa (17/9/2013).

Namun saat ditanya terkait dengan kondisi kawasan hutan lindung tersebut saat ini, terutama kerusakan yang terjadi dirinya justru belum mengetahui data pasti.

"Untuk data kerusakan coba tanya ke Kabid yang membidangi," terangnya.(tribunlampung)

Rapinmas Golkar Bahas Cawapres Pendamping ARB

JAKARTA - Rapat pimpinan nasional Partai Golongan Karya (Rapimnas Partai Golkar) yang dihelat pada Oktober 2013, bakal membahas tokoh yang bakal mendampingi Aburizal Bakrie dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Sekjen Golkar Idrus Marham mengakui, adanya sejumlah nama yang diusulkan pengurus daerah untuk mendampingi Ical sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Nama yang muncul antara lain Soekarwo, Khofifah Indar Parawangsa, Pramono Edhie Wibowo, Joko Widodo, Puan Maharani, Mahfud MD dan Irman Gusman.

"Bisa jadi akan dipertegas dalam rapimnas. Aspirasi itu akan dibahas. Itu terbuka semua," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Tapi yang pasti, kata dia, rapimnas nanti membahas evaluasi kerja politik partai serta strategi pemenangan Ical sebagai pemantapan pemenangan Pilpres 2014.

Calon wapres, kata Idrus, telah ditetapkan dalam Rapimnas III dengan memberikan mandat kepada Ical untuk melakukan penjaringan dan komunikasi politik.

"Syaratnya setelah memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Saya kira dengan demikian peserta rapimnas bisa memberikan aspirasinya," tandasnya.(tribunnews.com)

Polda Jaya dan Polda Lampung Buru Penembak Polisi

LAMPUNG – Polda Metro Jaya koordinasi dengan Polda Lampung, terkait insiden penembakan dan pencurian motor anggota Sabhara Mabes Polri Polri, Biptu. Ruslan Kusuma saat mencuci motor di tempat pencucian motor Arema di Jalan Pekapuran, Cimanggis Depok, Jawa Barat, Jumat (8/9) . Pasalnya oelaku diduga bandit dari kelompok Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung, AKBP. Sulistyaningih Selasa (17/9) mengatakan, pihaknya akan membantu memburu pelaku pencurian yang disertai penembakan terhadap anggota Sabhara Mabes Polri tersebut.

Mengenai dugaan pelaku berasal dari Lampung, pihaknya belum bisa memastikan dari wilayah Lampung mana.“Jika telah koordinasi kapasitas kami hanya membantu , selebihnya pihak Polda Metrojaya yang akan menanganinya,”jelas Sulistyaningsih.

Diberitakan Briptu. Ruslan Kusuma yang sedang menunggu motor jenis Kawasaki Ninja 250 CC miliknya, yang dicuci di tempat penyucian, tiba-tiba saja didatangi empat pelaku dan langsung menembak lutut, lalu membawa kabur motor korban.

Berdasarkan olah TKP, keterangan saksi (Korban), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto berkesimpulan, bahwa keempat pelaku merupakan sindikat pencurian bermotor dari kelompok Lampung. Oleh karena itu, Polda Metro jaya dan Polda Lampung melakukan koordinasi untuk memburu para pelaku tersebut.(pos kota)

Pensiunan BRI Demo Tuntut Pesangon

JAKARTA – Sekitar seribu orang lebih  pensiunan Bank BRI yang berasal dari berbagai penjuru tanah air, Rabu pagi (18/9) berkumpul di Jakarta. Mereka   berunjuk rasa menuntut pesangon yang belum dibayarkan manajemen bank plat merah tersebut.

Unjuk rasa dilakukan, kata beberapa pendemo,  setelah jalan dialog dan mediasi gagal. Demo mantan karyawan BRI  yang tergabung  dalam Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) ini  dilakukan dengan titik konsentrasi di Jalan Sudirman, di depan kantor BRI Pusat.

Ribuan pengunjuk rasa sejak pagi sekitar pk.07.00  WIB sudah kumpul di Senayan   dan akan bergerak menuju kantor BRI.” Izin unjuk rasa dari Polri sudah dikantong, kita kan menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut hak,”ujar Nanang, salah seorang anggota FKP3 BRI.

Sekitar Pukul 08.00 WIB, ada informasi sekelompok unjuk rasa yang lain sudah lebih dulu melakukan orasi didepan Gedung BRI Pusat. Kelompok ini disebut-sebut merupakan anak perusahaan BRI sehingga secara langsung menghadang kedatangan kelompok unjuk rasa FKP3 BRI.

“Saya bingung, kenapa polisi tidak melarangnya dan membiarkan unjuk rasa tandingan itu mendahului dan menghadang kami,” ujar salah seorang anggota FKP3. Namun Haryanto, satu pimpinan kelompok asal Semarang, Jateng, mengatakan massa tetap akan mendatangi kantor pusat BRI, dengan harapan merekananti bisa diterima manajemen BRI.

Wakapolres Jakarta Pusat, AKBP Hendro Pandowo yang dihubungi Harian Terbit, Rabu pagi (28/9) membenarkan adanya aksi demo massa ini. Dia memperkirakan lebih dari seribuan massa telah berkumpul di Senayan. ‘’Kita siap mengawal dan mengamankan, ’’kata Hendro, sambil mengingatkan kelompok mana pun yang berdemo harus tertib dan tidak sampai mengganggu kepentingan umum.

Ribuan pengunjuk rasa FKP3 BRI ini datang dari berbabgai penjuru yang merupakan utusan dari seluruh Indonesia . Dari sejak 2003 sampai sekarang tercatat sekitar 7.500 pensiunan BRI yang belum dibayarkan pesangonnya, padahal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur hal itu.

Syamsudin, 61 tahun, seorang pensiunan BRI Bandar Lampung  yang menghitung  haknya mengatakan, sesuai perjanjian kerja bersama, BRI seharusnya membayarkan pesangonnya sebesar Rp. 350 juta. “Dihitungnya dari gaji saya Rp. 11 juta dikali 32,2 bulan,” cerita dia. Jabatan terakhirnya adalah asisten manajer kantor cabang.

Para pengunjuk rasa  mengungkapkan,  selama ini yang diharapkan  melalui mediasi pihak Kemenakertrans tak kunjung selesai dan tak ada kepastian kapan pesangon dibayarkan. Syamsusin sendiri mengaku dirinya juga telah memilih jalur hukum  menggugat BRI.

Gugatannya sendiri, menurut Syamsudin, sudah dibawa ke pengadilan tripartit di Pekanbaru, Riau. “BRI sudah mengakui bahwa mereka tidak sesuai undang-undang,” ujarnya. Menurutnya, BRI baru meratifikasi UU itu pada Oktober 2012. Tidak hanya itu, BRI juga menyalahi UU yang sama, Pasal 129 karena mengubah perjanjian kerja bersama.

Sudah kali ketiga   Syamsudin menghadapi persidangan. Namun tak ada hasil. Pihak yang berwenang membuat kebijakan di BRI tidak juga muncul.

Fahridiran, 60 tahun, pensiunan BRI lainnya bertekad mengikuti jejak Syamsudin. Dia sudah dua tahun pension, pesangon tak dibayar.(terbit)

Bakauheni Jalur Utama Distribusi Narkoba

LAMPUNG - Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung merupkan  jalur transportasi utama yang menghubungkan Pulau Sumatera – Jawa.  Pelabuhan ini juga sangat vital bagi arus distribusi barang antar kedua pulau.

Karenanya jalur itu juga dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba, baik transnasional maupun internasional, untuk menghantarkan barang-barang haramnya. 

"Pelabuhan Bakauheni menjadi titik penting jalur transportasi darat di Sumatera, semua arus transportasi darat akan bermuara disana. Oleh karenanya ada indikasi juga menjadi jalur darat utama pengiriman narkoba," ujar Dirnarkoba Polda Lampung Kombes Edi Swasono pada SP Selasa (17/9). 

Karenanya, untuk menghentikan pendistribusian barang-barang haram itu, pihaknya  telah mengajukan wacana untuk membangun X-ray gate di jalur penyeberangan pelabuhan Bakauheni.

Diharapkan keberadaan alat itu dapat meningkatkan pengawasan terhadap upaya penyelundupan dan pengiriman narkoba. 

Sedangkan satu-satunya alat yang dimiliki untuk mendeteksi di sea port interdiction pelabuhan Bakauheni kita hanya  GT-200 yang kondisinya dikhawatirkan tidak berfungsi dengan baik karena dimakan usia, ujar Alumni Akpol 1990 itu. 

Ia juga menjelaskan pengiriman narkoba dan yang selalu digagalkan petugas di Bakauheni berasal dari  Aceh, Medan dan Pekanbaru tidak saja dikendalilan oleh jaringan lokal tapi juga  jaringan  internasional, biasanya paket narkoba dikirim dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur pelabuhan tradisional di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau kemudian dikirim menggunakan kurir melalui jalur darat ke Pulau Jawa terutama Jakarta. 

Pos Khusus BNN 
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Provinsi Lampung, Kombes Pol  Zulkifli mengatakan tahun depan pihaknya akan membuat pos khusus di pintu masuk pelabuhan Bakauheni sebagai tempat  pengawasan atas peredaran narkoba  melalui pelabuhan tersebut. 

Pos Khusus itu nantinya akan digunakan bersama-sama petugas narkotik dari sea port interdiction  Polres Lampung Selatan maupun Polda Lampung dengan harapan mereka akan semakin giat dan cermat mengawasi setiap kendaraan, barang dan manusia  melalui jalur darat itu. 

Selama ini, tambah Kombes Zulkifli, petugas BNN Kabupaten Lampung Selatan sudah ikut bersama dengan petugas sea port interdiction melakukan pengawasan di pintu masuk pelabuhan Bakauheni.

sumber: suarapembaruan.com

APTRI Minta Pemerintah Selektif Izinkan Impor Gula

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nurhapsin meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lebih selektif memberikan rekomendasi izin impor gula rafinasi kepada Kementerian Perdagangan. Sebab kemudahan izin impor membuat banyak gula rafinasi impor yang diperuntukkan bagi industri justru dijual bebas di pasaran. Kondisi ini membuat harga gula petani menurun drastis.

"Kemenperin yang merekomendasi izin impor. Harusnya sebelum merekomendasi, Kemenperin lihat dulu apakah gula rafinasi itu punya kontrak dengan industri makanan dan minum di sini atau tidak," ujar dia di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2013).

Menurut Nurhapsin, volume gula rafinasi impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1,4 juta ton antara lain untuk memasok pabrik gula rafinasi. Kenyataannya, gula rafinasi ini kemudian bocor ke pasar umum.

"Total ada 1,4 juta ton gula mentah untuk pabrik rafinasi. Tetapi ada yang dijual langsung ke pasar, bukan ke industri," jelas dia.

Kebocoran ini dikhawatirkan akan semakin parah dengan pendirian 4 pabrik rafinasi baru yaitu PT Berkah Manis Makmur (Tangerang), PT Andalan Furnindo (Jakarta), PT Medan Sugar Industri (Medan), PT Adikarya Gemilang (Lampung). "Padahal dengan 8 pabrik yang sudah ada saja telah banyak terjadi kebocoran di pasar umum," tandas dia. (liputan6.com)

Produksi Kopi Turun Akibat Kekeringan

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kekeringan saat ini kemungkinan meicu penurunan produksi kopi.

Menurut Direktur Perkebunan Kementan, Gamal Nasir penurunan terjadi di Lampung dan Nanggoro Aceh Darusalam. Namun belum bisa menyebutkan angka penurunan produksi kopi di sejumlah sentra kopi.

"Kekeringan, produksi gak terlalu (tinggi), bisa stagnan. Penurunan produksi kopi nggak drastis," ujar Gamal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (17/9/2013).

Untuk mensiasasti agar produksi kopi meningkat dengan mendorong petani kopi untuk melakukan sertifakasi perkebunan kopi. Sertifikasi agar produksi kopi dapat diekspor. "Banyak Petani kopi kita nggak punya sertifikasi," ucapnya.

Selain itu,menurut Azwar AB Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Kementan, untuk target produksi kopi pada 2013 bisa mencapai 678 ribu ton. Tapi perubahan iklim dan adanya kemarau yang mengakibatkan kekeringan butuh perjuangan mencapai target tersebut.

"Kita lakukan intensifikasi. Ada bantuan keuangan tapi angkanya nggak hafal," jelas Azwar.

Sementara Menteri Pertanian, Suswono meminta produsen kopi nasional agar lebih gencar meningkatkan produksi dan pengolahan di dalam negeri. Hal ini untuk menambah nilai ekspor kopi olahan yang mempunyai nilai tambah tinggi.

"Selama ini produksi kopi di Indonesia sekira 75% di ekspor dalam bentuk bahan mentah dan hanya 25% saja yang diolah di dalam negeri menjadi kopi bubuk dan kopi instan. Kalau bisa mulai tahun depan porsinya sudah sebaliknya," kata Suswono. [inilah.com]

Waykanan Wilayah Kriminal Tertinggi di Lampung

BANDARLAMPUNG - Kabupaten Waykanan tercatat sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Provinsi Lampung, terutama untuk kasus pembegalan atau pencurian kendaraan bermotor dengan cara kekerasan.

"Polda Lampung membentuk tim khusus pemburu begal, untuk menumpas tindak kejahatan itu," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Selasa (16/9).

Ia menyebutkan, selain Kabupaten Waykanan, tiga kabupaten lainnya di Lampung juga rawan tindak kriminalitas yang sama, yakni Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.

Dia menyatakan, aksi para pelaku begal saat ini tergolong sadis dan kejam. Selain merampas sepeda motor, tidak jarang pelaku melukai bahkan membunuh para korbannya tanpa belas kasihan.

"Polda Lampung juga membentuk tim khusus pemburu begal untuk memberantas aksi pembegalan yang semakin meningkat di wilayah Lampung," kata dia lagi.

Ia melanjutkan, tidak hanya Polda Lampung yang membentuk tim khusus, bahkan seluruh polres dan polsek juga melakukan hal yang sama. "Di Polda tim khusus dibentuk dari bagian kriminal umum bersama seluruh jajaran seperti polres dan polsek," katanya.

Tim khusus ini dibekali senjata lengkap untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku begal yang mencoba melawan petugas. "Tim khusus ini tidak segan untuk menembak mati secara langsung para begal jika membahayakan petugas dan masyarakat umum," ujarnya pula.

Menurutnya, kewajiban Polda Lampung menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warga, agar mereka dapat beraktivitas dengan nyaman. Sesuai arahan Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Lampung harus kondusif dalam segala bentuk tindak kriminalitas," tutup Sulistyaningsih.(Ant)

Emir Bantah Dikorbankan dalam Kasus Suap Tarahan

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan, Lampung Selatan, pada 2004, Izedrik Emir Moeis , membantah dikorbankan dalam perkara itu. Tetapi, saat disinggung soal penyuapnya, politikus PDIP itu justru bungkam.

Emir selesai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK sekitar pukul 17.15 WIB. Saat keluar, dia hanya tersenyum saat dicecar para pewarta.

"Enggak apa-apa. Saya baik-baik saja," kata Emir sambil tersenyum saat meninggalkan Gedung KPK, Selasa (17/9).

Emir hanya umbar senyum ketika ditanya soal pihak perusahaan yang diduga menyuapnya, yakni Alstom Inc., asal Amerika Serikat dan perusahaan asal Jepang, Marubeni. Tetapi, saat kembali ditanya di dalam mobil tahanan apakah dia merasa dikorbankan, dia menjawab santai.

"Enggak," ujar Emir santai.

Emir yang disebut-sebut dekat dengan para petinggi Perusahaan Listrik Negara diduga menerima uang suap lebih dari USD 300 dolar, atau setara Rp 2.9 miliar dari konsorsium pembangunan proyek, PT Alstom-Marubeni.

Diduga, PT Alstom Indonesia yang berinduk kepada Alstom Incorporated, memberikan suap sebagai pelicin buat memenangkan perusahaan itu dalam pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004. Saat itu mereka bersaing ketat dengan pabrikan asal Jepang, Mitsubishi. Hal itu lantaran, dalam tiga kali penawaran harga, Alstom selalu lebih tinggi dari Mitsubishi. Baru pada evaluasi penawaran keempat, Alstom menurunkan harga.

Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang pertama kali melacak dan mengungkap transfer uang suap itu. FBI pun sudah menangkap tiga petinggi Alstom Inc., cabang Negara Bagian Connecticut, Amerika Serikat, yakni William L. Pomponi, Frederic Pierucci, dan David Rothschild, diduga sebagai penyuap IEM. Ketiganya sudah disidangkan dan mengakui menyuap Emir. Tiga bule itu pun diancam pidana penjara selama 20 tahun di Negeri Abang Sam.

Menurut pengacara Emir, Yanuar P. Wasesa, kliennya mengakui mendapat uang USD 300 ribu, tapi berdalih bukan dari Alstom. Melainkan dari kawan Emir bernama Pirooz Sharafih. Pirooz diketahui adalah kawan Emir semasa kuliah di Institut Teknologi Massachussets (Massachussets Institute of Technology / MIT).

Yanuar mengakui, Pirooz pernah mengantar rombongan petinggi Alstom ke kompleks DPR dan mengenalkan mereka kepada Emir. Saat itu, mereka mempresentasikan produknya kepada Emir.(merdeka.com)

SK Polwan Berjibab Segera Direalisasikan

JAKARTA – Dengan adanya jawaban resmi dari Kapolri yang memberikan dukungan kepada para polisi wanita (polwan) yang berjilbab, disambut baik oleh Almuzzammil Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS. Hal ini diungkapkannya bersamaan dengan rapat kerja antara kepolisian dengan Komisi III yang bertempat di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

Kepada wartawan harianindo, Selasa (17/9/2013), Muzzammil mengungkapkan bahwa Kapolri dalam jawaban tertulisnya menyambut baik atas usulan masyarakat yang ingin ada peraturan mengenai jilbab yang dikenakan oleh seorang Polwan.

Dari pernyataan Kapolri dikutip oleh Muzzamil bahwa secara prinsip dengan adanya Polwan yang berjilbab tidak masalah dan nantinya terkait hal ini akan diatur dalam Surat Keputusan Polri. Nantinya akan ada sekitar 61 mode dan warna seragam untuk Polwan yang berjilbab di semua kesatuan.

Sikap ini adalah wujud dari tanggapan Polri yang mewujudkan aspirasi rakyat. Bahkan dari rapat kerja tersebut disimpulkan bahwa atas apa yang akan dilakukan oleh Kapolri dengan membolehkan Polwan yang berjilbab, didukung penuh oleh Komisi III.

Bahkan legislator PKS yang berasal dari Lampung ini nantinya dalam Surat Keputusan Kapolri, akan dilampirkan foto terkait 61 model pakaian jilbab untuk Polwan. Dan secara khusus, Muzzammil memberikan ucapan selamat atas kebijakan Kapolri dan juga Polwan yang ingin berjilbab. Selain itu ucapan terimakasih disampaikan untuk masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya di media cetak, elektronik ataupun media sosial. (Rani Soraya)

Polres Tulangbawang Razia Senpi

TULANGBAWANG- Kepolisian Resor Tulangbawang menggelar razia besar-besaran untuk menjaring pemilik senjata api di Jalan Lintas Timur Sumatera, Rabu, 18 September 2013. Razia dilakukan karena maraknya aksi kejahatan dengan senjata api di wilayah Tulangbawang. “Itu sebagai tindak pencegahan aksi kejahatan dengan senjata api yang sudah cukup meresahkan warga,” kata Wakil Kepala Polres Tulangbawang, Komisaris Priyanto, Rabu, 18 September 2013.

Puluhan anggota kepolisian dari satuan Sabhara, Reserse, dan intel menggeledah setiap kendaraan yang melintas di jalan penghubung Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan itu. Kendaraan roda dua dan empat digiring masuk satu per satu ke halaman Markas Polres Tulangbawang, yang tepat berada di pinggir jalan. Petugas mengecek identitas, barang bawaan, dan menggeledah para penumpang.

Razia yang rencananya digelar hingga sepekan itu mendapati satu pucuk senjata laras panjang rakitan jenis locokan. Senjata jenis itu memiliki daya rusak luar biasa bagi yang terkena tembakan. “Proyektil yang dimuntahkan akan pecah menjadi serpihan-serpihan yang susah diangkat dari tubuh korban. Sangat mematikan,” kata Priyanto.

Locokan biasa digunakan oleh warga di Lampung dan Sumatera Selatan untuk berburu babi. Saat bentrok antara warga dan karyawan perusahaan perkebunan di Mesuji, tiga tahun lalu, senjata jenis ini banyak digunakan.

Sebelumnya, sejumlah warga yang mendiami kawasan Register 45 Sungai Buaya Mesuji berinisiatif menyerahkan senjata api milik mereka. Delapan pucuk pistol berbagai jenis dan satu pucuk senjata api laras panjang berikut belasan amunisi diserahkan langsung oleh warga ke Kepala Polres Mesuji, Ajun Komisaris Besar Trisna.

Polisi menduga banyak senjata api beredar di kawasan hutan lindung yang kini diduduki oleh 30 ribuan warga pendatang itu. Warga kerap terlihat menenteng senjata api ketika hendak diusir dari lahan seluas 32 ribu hektare milik negara itu. (tempo.co)

DPRD dan Gubernur Mendukung "Clash Action"

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung—Para anggota legislator di DPRD Lampung dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mendukung rencana pelanggan listrik di Lampung untuk melakukan gugatan clash action kepada PLN. Gugatan itu dianggap layak diajukan karena pemadaman aliran listrik yang sering dilakukan merugikan ekonomi rakyat.

“Yang paling jelas adalah banyak alat elektronik rusak dan biaya produksi di kalangan usaha kecil dan industri rumah tangga menjadi membengkak. Kami akan mengundang perwakilan PLN Lampung lebih dulu untuk mendapatkan alasan kenapa listrik di Lampung sering mati,” kata Immer Darius, aggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Rabu (4/9).

Immer Darius menagatakan selama ini komplain pelanggan untuk mendapatkan ganti rugi kepada PLN selalu gagal. Sebab pelanggan yang meminta ganti rugi kesulitan untuk mendapatkan bukti bahwa kerusakan alat elektronik miliknya disebabkan sering matinya aliran listrik.

“Dalam hearing nanti (pekan ini) kami akan menanyakan tentang proses ganti rugi dan clash action pelanggan. Kami akan mendukung warga yang melakukan clash action jika PLN tidak mau memberikan ganti rugi,” kata dia.

Menurut Immer Darius data PLN tentang kemampuan daya listrik di Lampung masih meragukan. Dengan adanya PLTU Tarahan, PLTU Ulu Belu, PLTA Way Besai, PLTA Batutegi, dan beberapa Pusat Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Lampung seharusnya kebutuhan daya 1.000 MW untuk Lampung bisa dipenuhi dan tidak tergantung pada jaringan listrik interkoneksi Sumatera.

’Kami juga akan mempertanyakan berapa jumlah kebutuhan listrik di provinsi ini. Kalau nanti pasokan listrik dari pembangkit yang dihasilkan lebih besar daripada kebutuhan listrik, kami akan mempertanyakan ke mana kelebihan listrik itu dan mengapa sampai ada pemadaman?’’ ujarnya.

"Pemadaman listrik di Provinsi Lampung lantaran ada alat di pembangkit listrik yang rusak dan adanya pemeliharaan. Itu yang akan kita buktikan dengan berkunjung ke pembangkit listrik yang ada di Lampung ini,’’ tambahnya.

Menurut Immer rusaknya boiler PLTU Tarahan III juga layak dipertanyakan karena PLTU tersebut masih baru. Immer mengaku masih bisa memaklumi kalau peralatan PLN sudah kuno.

"Sangat aneh sebuah PLTU dengan peralatan baru tetapi sering rusak sehingga menganggu pasokan listrik.Buruknya kelistrikan di Lampung bisa mengancam investasi,” kata dia.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga mendukung rencana warga untuk melakukan gugatan clash action. Menurut Sjachroedin sering matinya listrik di Lampung akan berdampak buruk.

“Selain aksi kriminal, juga bisa memancing aksi kekerasan warga terhadap PLN Warga marah karena sangat dirugikan,” kata Sjachroedin.

Sejumlah pelanggan di Kota Bandarlampung mengaku jengkel kepada PLN karena meskipun listrik sering mati tetapi tagihan langganan listrik justru naik.

“Tagihan bulanan saya naik menjadi Rp 1 jutaan. Padahal pemakaiannya normal. Biasanya tagihan bulanan hanya Rp 500 ribu/bulan,” kata Adi 47, warga Kedaton, Bandarlampung.

Rahman, 39, pemilik usaha fotokopi dan warung internet, mengaku terpaksa harus membeli mesin genset seharga Rp 2 juta agar bisnisnya tidak terganggu. Meskipun bisnisnya bisa berjalan, menurut Rahman, keuntungannya berkurang karena dia harus membeli bensin untuk menghidupkan mesin genset.

“Kalau listrik padam 1-2 jam masih bisa ditolerir. Sekarang listrik padam bisa sampai 8 jam bahkan 12 jam. Itu jelas sangat merugikan kami,” ujarnya.

Direktur Operasional Listrik PLN untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, Ngurah Adnyana, di Jakarta, Selasa (3/9) mengatakan krisis listrik di wilayah Sumatera yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan defisit listrik dan telatnya pembangunan listrik berbahan bakar batu bara oleh sejumlah kontraktor asal Tiongkok. Seperti di PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) di Meulaboh, Aceh, PLTU Pangkalansusu (2 x 200 MW) di Sumatera Utara, dan PLTU Teluksirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat.

 Manajer PLN Lampung, Nawaludin, mengatakan PLN terpaksa melakukan pemadaman listrik terpaksa dilakukan karena mengalami krisis daya akibat rusaknya PLTU Tarahan III. Selain karena rusaknya PLTU Tarahan 3 krisis listrik di Lampung juga terjadi rusaknya jaringan transmisi Sumatera Selatan—Lampung.  Jaringan transmisi itu selama ini berfungsi memasok listrik dari wilayah Sumatera bagian selatan ke Lampung jika Lampung mengalami kekurangan daya.

“Kami sedang berusaha keras memperbaiki PLTU Tarahan III. Kami menargetkan pada 17 September 2013 sudah beres,” kata dia.